Dobo, BeritaJar.com: Ketua MPH Sinode GPM, Pdt. Elifas Maspaitella resmi melaunching sekolah model GPM berbasis ekstrakulikuler di Dobo Kepulauan Aru.
Launching berlangsung, Selasa malam (26/7) di lapangan Yos Sudarso Dobo dan dihadiri diantaranya, ketua YPPK Dr. Sitanala Pusat, Dr. Sarlota Singerin, Sekum MPH Sinode, Pdt. Cak Sapulette, para ketua Klasis Maluku-Malut, kepala Bapeda Promal, Anthoni Lailosa (mewakili Gubernur), ibu Wagub, Ny. Widya Murad, Kadis Pendidikan dan kebudayaan Maluku, Bupati dan Wabup Aru, dr. Johan Gonga dan Muin Sogalrey, Ketua DPRD Aru, Udin Belsigaway, Wabup MBD, Ari Kilikily, Wabub Bursel, Sekda KKT, Kadis Dikbud Malra dan seluruh pimpinan OPD Pemkab Aru.
Maspaitela dalam arahannya mengatakan dengan dilaunching sekolah model GPM berbasis ekstrakulikuler, dirinya mengutip nasehat yang terambil dari Amsal menegaskan keyakinan kita bersama bahwa setiap usaha yang bertujuan untuk pendidikan anak adalah investasi moral etik demi pembaharuan dan kualitas kehidupan.
Untuk itu, ia menegaskan bahwa gereja sebagai elemen bangsa pun turut melaksanakan tanggung jawab itu sebagai tugas sosial, tapi juga tugas ideologi dan tugas gerejawi yang tidak bisa diabaikan sebagai tugas teologi dan gerejawi mengelola dan melaksanakan pendidikan GPM di 8 PAUD 69 TK 32 SD 42 SMP dan 12 SMA serta 1 SMK adalah amanat sejarah gereja yang dilaksanakan terus melalui YPPK Dr. JB Sitanala.
“Saya memastikan bahwa tugas teologi dan gereja itu adalah tugas berkelanjutan, sejak zaman Hindia Belanda ketika peradaban pendidikan mulai masuk ke Maluku di pelosok dan pedalaman yang tidak ada sekolah,” ucapnya.
Selain itu, GPM sudah membangun sekolah-sekolah dan menugaskan para guru jemaat untuk menyelenggarakan pendidikan dan bertahan sampai di zaman Indonesia merdeka dan masih tetap ada termasuk di dalamnya 203 sekolah yang ada dalam kategori pada wilayah tidak tergantikan.
“Karena sejak dulu GPM telah menjalankan tugas pencerdasan sumber daya manusia di kepulauan Maluku bahkan sampai ke tanah Papua dan itu adalah solusi bagi peradaban maju bangsa ini,” ujar Maspaitella.
Untuk itu katanya, melalui kesempatan ini pihaknya berharap agar Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi dapat memikirkan ulang hal tersebut terkait dengan regulasi pendidikan nasional agar tidak mengabaikan hak anak-anak di kawasan pedalaman dan pelosok di wilayah kepulauan ini untuk mendapatkan pendidikan sebagai bagian dari hak mereka.
Ditambahkan, bertepatan HUT YPPK Dr. JB. Sitanala ke 45, 22 Juli dan hari anak 23 Juli, maka hak anak-anak kami untuk tetap bersekolah harus mendapat jaminan dari negara, jangan menjadikan standar jumlah murid sebagai standar penerimaan dana BOS sebagai kriterium.
“Ada dan tidak ada atau bisa dan tidak bisa diselenggarakannya sebuah sekolah melainkan menjadikan realitas pulau-pulau dan hak anak sebagai kriteria serta berkolaborasi dengan lembaga termasuk YPPK Dr. JB. Sitanala yang sejak dahulu sudah menyelenggarakan pendidikan,” pungkas Maspaitella.
