Dobo, BeritaJar.com: Bantuan Kementerian Kelauatan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-RI) pekan lalu kepada lima kabupaten/kota di provinsi Maluku menuai kritikan. Wakil rakyat di Kabupaten Kepulauan Aru menilai ada tebang pilih dalam pemberian bantuan tersebut.
Dalam keterangan persanya, Ketua DPRD Kepulauan Aru, Udin Belsigaway menilai pemerintah pusat dan provinsi Maluku tidak adil dalam pembagian bantuan KKP.
Pasalnya, dari lima kabupaten/kota penerima bantuan KKP itu, kabupaten kepulauan Aru tak kebagian.
“Saya tegas mau bilang, ada proses tembang pilih dalam kasus pembagian bantuan KKP itu. Masakan Aru tidak dapat apa-apa,”ujar Politisi Nasdem itu kepada awak media, Selasa (8/9) do ruang kerjanya.
Menurut dia, Kabupaten Kepulauan Aru merupakan salah satu daerah di Maluku yang turut berkontribusi memberikan inkome perikanan di Provinsi Maluku hingga pusat.
Namun heranya, tambah dia, Kepulauan Aru tak terlirik sedikitpun oleh KKP maupun Provinsi Maluku. “Aru ini turut memberi inkome di bidang perikanan. Lantas kenapa Aru ini tidak dilirik. Ini tidak adil,”kesalnya
Olehnya itu, lanjut dia, sebagai lembaga perpanjangan tangan dari rakyat Aru. Pihaknya (DPRD) akan berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk menyurati Pempus dan Pemprov Maluku, guna meninjau kembali bantuan KKP itu.
“Kita akan sikapi serius. Olehnya itu, kami akan memanggil Pemda untuk menyikapi dan meninjau kembali bantuan itu,”pungkasnya.
Terpisah, Fidel Angwarmase juga mengatakan, sebagai rakyat Maluku dirinya mengapresiasi bantuan KKP kepada lima daerah di Maluku.
Selain itu menurut dia, apa yang dilakukan KKP untuk menetapkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional adalah keputusan yang tepat dan patut disyukuri seantero masyarakat Maluku.
“Kita patut bersyukurlah. Ya sebagai anak Maluku saya mengapresiasi bantuan dan Maluku ditetapkan sebagai LIN, karena janji Pempus ini sudah ditunggu-tunggu seantero Maluku selama 10 tahun,”ujarnya.
Akan tetapi, tambah dia, dilain sisi dirinya sangat menyesalkan kegagalan Pemda Kepulauan Aru dalam membawa daerah tersebut menerima paket bantuan KKP.
Menurut dia, tidak masuknya Kabupaten Kepulauan Aru dalam daftar penerima paket bantuan itu karena tidak adanya upaya dari pemda Aru sendiri.
Olehnya itu dia berharap, ada sikap tegas masyarakat dan Pemda Aru dalam bersikap sebagai respon cepat terhadap Pempus dan Pemprov Maluku, maka keinginan akan pengakuan terhadap Kepulauan Aru sebagai produsen perikanan terbesar di Maluku yang menjadi kenyataan.
“Ya semestinya ada sikap tegas dari masyarakat dan Pemda. Kalau ini realisasi, maka dengan sendirinya pengakuan Aru sebagai produsen perikanan terbesar di Maluku akan jadi kenyataan. Kalau tidak ya jangan bermimpilah,”ungkap Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat Maluku Satu Hati itu.
