Dobo, Beritajar.com: Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan strategis ini berlangsung selama dua hari, 9-10 April 2026, bertempat di lantai II BPKAD Kepulauan Aru.
Musrenbang kali ini mengusung tema besar “Penguatan Fondasi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Mewujudkan Pembangunan, Peningkatan, dan Pengembangan Infrastruktur serta UMKM”.
Dalam sambutannya, Bupati Timotius Kaidel menegaskan bahwa Musrenbang RKPD 2027 merupakan fase krusial bagi Kabupaten Kepulauan Aru yang kini memasuki tahap ekspansi pembangunan periode 2025-2029.
Fokus utama pemerintah adalah memperkuat konektivitas, daya saing daerah, serta pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.
“Kita tidak hanya mengejar pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup, SDM yang berdaya saing, serta pembangunan yang inklusif dan tangguh bencana,” ujar Bupati di hadapan peserta musyawarah, Kamis (9/4/2026).
Di balik optimisme tersebut, Bupati Kaidel memberikan catatan serius terkait kondisi finansial daerah. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat mengalami penurunan signifikan. Kondisi ini diprediksi masih akan membayangi tahun anggaran 2027.
“Kebijakan efisiensi anggaran pusat sangat memengaruhi kinerja daerah. Saya minta seluruh pemangku kepentingan bersinergi untuk menyusun program prioritas yang terukur dengan memperhatikan kemampuan fiskal yang ada,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar RKPD 2027 selaras dengan program Asta Cita pemerintah pusat serta fokus pada hilirisasi komoditas unggulan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekosistem ekonomi laut Arafuru yang mendunia.
Dirinya menambahkan,
Pemerintah Kabupaten telah mengidentifikasi delapan tantangan mendasar yang wajib dituntaskan, di antaranya:
1. Rendahnya kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja.
2. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.
3. Rendahnya ketahanan bencana dan pengelolaan SDA berkelanjutan.
4. Investasi daerah yang masih minim.
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana wilayah.
6. Pertumbuhan ekonomi yang belum maksimal.
7. Risiko kerusakan lingkungan dan rendahnya ketahanan pangan lokal.
8. Tata kelola pemerintahan yang kurang inovatif dan profesional.
Sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Bupati Kaidel berharap pemerintah provinsi dan pusat memberikan dukungan ekstra agar Kepulauan Aru dapat sejajar dengan kabupaten lain di Maluku.
Acara pembukaan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Drs. Mohammad Djumpa, jajaran Forkopimda Aru, Sekda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, serta tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda.
Melalui forum ini, seluruh elemen diharapkan memberikan masukan konstruktif demi masa depan Aru yang maju, mandiri dan harmonis.
