Dobo, BeritaJar.com: Rapat bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru bersama dengan Komisi I DPRD Maluku temukan sejumlah masalah. Kegiatan tersebut berlangsung, Senin (17/2) di lantai dua kantor Bupati Aru.
Hadir dalam pertemuan tersebut jajaran pimpinan OPD yang merupakan mitra dengan komisi satu DPRD Maluku.
Dalam rapat tersebut sejumlah masalah di kemukakan oleh pimpinan OPD diantaranya masalah, masalah yang dikemukakan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aru, J. Persulessy terkait jumlah penduduk yang belum dilakukan perekaman.
Hal yang sama juga di kemukakan ketua Bawaslu Aru, Ambran Bugis terkait dengan penduduk yang belum terekam
“Sementara tahun ini kita ada dalam tahun Pemilukada bupati dan wakil bupati Aru periode 2020-2024 nanti yang berlangsung di bulan September nanti,” ujar Amran.
Selain itu, Masalah Telekomunikasi yang dikemukakan Kadis Infokom Aru, S. Sipahelut terkait hingga kini masih ada lokasi/wilayah khususnya dalam kota Dobo belum terkoneksi jaringan Telkomsel (RSUD Cenderawasih dan Polres) sehingga di ada dorongan ke pihak Telkomsel sehingga dapat terealisasi.
Keterbatasan angkutan dalam melaksanakan peninjauan dan pengawasan lapangan yang di lakukan Inspektorat.
Masalah pemerintahan terkait dengan Rencana Pemekaran Kabupaten Aru Perbatasan, Masalah Pemekaran Kecamatan dan Pemekaran Kelurahan yang terkendali Regulasi Karena Jumlah Penduduk serta Dukungan dari komisi I DPRD Provinsi Maluku untuk membantu kami dengan DAK Afirmasi, Hingga adanya perubahan prosedur dalam pembahasan Peraturan daerah (Perda)
Dari sejumlah masalah dan itu salah satu yang di hadapi kabupaten kepulauan Aru, Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra mengatakan kedatangan kita dalam rangka Kunjungan/pengawasan Lapangan.
“Terkait masalah Telekomunikasi merupakan Masalah bagi kami juga dan akan di dorong nantinya. Sementara menjelang pelaksanaan Pilkada Kami akan Membantu agar kabupaten kepulauan Aru dapat menikmati jaringan sama seperti kabupaten Lain,”ungkap Rumra.
Kemudian, Masalah Pemekaran Kabupaten Kami Masih terkendala dengan Morotorium jadi diharapkan kita untuk bersabar.
Sementara itu masalah lainnya, akan kami sama-sama komisi satu untuk selalu mendorong agar apa yang menjadi permasalahan atau kendala yang terjadi dan sudah di kemukakan dapat secara bertahap terealisasikan.
“Perluh saya sampaikan agar dapat melakukan pengawasan untuk ADD dan DD agar tidak salah gunakan.
Sehingga anggaran tersebut benar-benar dapat di gunakan sesuai rancangan program yang telah ditetapkan,” tandas Rumra. **
