Dobo, Beritajar.com: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru resmi melaunching implementasi pencairan SP2D Online yang terintegrasi dengan SIPD RI. Peluncuran bersejarah ini berlangsung di Lantai II Kantor BPKAD Kepulauan Aru, Kamis (17/09/2026).
Kerja sama ini terjalin antara Pemkab Kepulauan Aru dengan PT. Bank Maluku Malut (BPD Maluku dan Maluku Utara) dengan mengusung semangat “Digitalisasi Keuangan Daerah Untuk Tata Kelola Yang Lebih Transparan, Efektif dan Akuntabel”.
Dengan sistem baru ini, proses pencairan dana yang selama ini manual dan membutuhkan waktu 5 sampai 10 hari hingga menumpuk di bank, kini dapat dilakukan secara online, terintegrasi, dan otomatis. Tidak ada lagi antrean di bank, tidak ada lagi selisih catatan antara BPKAD dan Bank, semua terpantau real-time.
Direktur Utama BPD Maluku Maluku Utara, Syahrisal Imbar dalam sambutannya mengaku bangga karena Kepulauan Aru menjadi pionir di Maluku. Bahkan Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon sendiri baru berencana implementasi bulan depan.
“Kami bangga, Kepulauan Aru yang di ujung Maluku ini justru yang terdepan menjadi pionir untuk mengimplementasikan program yang diinisiasi Kemendagri melalui Pusdatin ini. Ini berkat tekad bulat Pak Bupati,” ujar Syahrisal.
Ia menegaskan, Bank Maluku Malut menyiapkan semua sistem digitalisasi secara gratis, termasuk pendampingan IT dari kantor pusat dan sistem digitalisasi retribusi daerah. Namun ia mengingatkan transformasi ini butuh penyesuaian dan pentingnya menjaga keamanan siber.
“Biaya pengembangan digitalisasi dan cyber security itu mahal. Kami sudah siapkan gratis. Ke depan kami juga siap mendukung sisi pendapatan daerah dengan menyiapkan device dan dashboard untuk memantau pajak hotel dan restoran secara online yang juga dipantau KPK,” jelasnya.
Dirinya juga menyebut dividen Bank untuk PAD Aru tahun lalu sekitar Rp 7 miliar dan diharapkan meningkat.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel dalam sambutannya menegaskan launching ini bukan sekadar modernisasi teknologi, melainkan perbaikan total tata kelola keuangan.
“Selama ini ada ketimpangan dan kekakuan. Orang bikin SP2D butuh 5-10 hari baru sampai ke bank, bahkan SP2D menumpuk di Bank Maluku sampai kewalahan mensortir. Kalau keuangan daerah tidak benar, maka proses pemerintahan pun terhambat. Ini yang kita perbaiki,” tegas Bupati.
Bupati mengatakan dengan SP2D Online, arus kas masuk dan keluar dapat dikontrol langsung dari ruang Bupati, sehingga tidak ada lagi istilah defisit akibat tidak terkontrolnya pendapatan dan belanja.
“Dengan sistem online ini, masalah klasik selesai. Kita bisa kontrol kas daerah dengan mudah. Tidak ada lagi besok istilah defisit,” jelasnya.
Bupati juga memerintahkan kepada seluruh pimpinan OPD untuk segera beradaptasi, tingkatkan ketelitian administrasi, dan tidak bolak-balik karena sistem akan menolak jika tidak lengkap. Kepada BPKAD ia minta lakukan pendampingan berkelanjutan.
“Ini hari ini dengan mohon tuntunan Tuhan, acara peluncuran SP2D Online terintegrasi SIPD RI Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan di-launching,” pungkas Bupati.
Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD, Sekda, Kepala BPKAD, para Asisten, Pimpinan OPD, Kepala Cabang Bank Maluku Malut Dobo, Perwakilan Pusdatin Kemendagri, serta Ketua MUI, dan tamu undangan lainnya.
