Dobo, Beritajar.com: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Dobo, Kepulauan Aru, melakukan pertemuan dengan Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, Selasa (13/1/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerjanya tersebut, GMKI Dobo menyampaikan 3 poin penting yang menjadi perhatian mereka, sebagai upaya mendukung kemajuan Kepulauan Aru.
Pertama, GMKI Cabang Dobo meminta perhatian Bupati Kepulauan Aru terkait Hak Ulayat Adat yang menjadi isu penting di Kepulauan Aru. Mereka meminta agar pemerintah daerah membentuk tim untuk mendampingi desa-desa dalam melakukan musyawarah desa, sehingga tidak terjadi konflik yang tidak diinginkan.
“Kami ingin memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati dan dilindungi,” kata Markus Karelau, Ketua GMKI Cabang Dobo.
Kedua, GMKI Cabang Dobo meminta agar pemerintah daerah mempercepat proses pencocokan data bagi mahasiswa yang sedang melanjutkan studi di beberapa kampus yang memiliki kerja sama dengan pemerintah daerah.
Hal ini, lanjut Karelau untuk memastikan bahwa mahasiswa, orang tua, dan masyarakat dapat mengetahui hasil dari proses tersebut.
“Kami ingin mahasiswa Aru dapat melanjutkan studi dengan lancar dan tidak terhambat oleh masalah administrasi,” ujarnya.
Ketiga, GMKI Cabang Dobo menanggapi isu tentang penutupan Kampus PSDKU Aru, yang dinyatakan sebagai isu hoax oleh Bupati Kepulauan Aru.
GMKI Cabang Dobo meminta agar pemerintah daerah terus mendukung pengembangan Kampus PSDKU Aru dan mendorong agar kampus tersebut dapat mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah daerah.
“Kami ingin Kampus PSDKU Aru menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aru,” pintah Karelau.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel dalam tanggapannya meminta masyarakat Aru untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar dan tetap fokus pada tujuan masing-masing.
Ia juga menyatakan bahwa pemerintah daerah akan terus membenahi pembangunan di Kepulauan Aru menjadi lebih baik. “Kami akan terus bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aru,” katanya.
Kaidel juga membantah isu yang beredar tentang penutupan Kampus PSDKU Aru. “Apakah saya bupati pernah mengatakan kampus PSDKU Aru ditutup? Kan tidak pernah saya sampaikan, malahan mendukung bahkan dananya sudah disediakan,” jelasnya.
Bupati Aru menekankan bahwa pihak pengelola Kampus PSDKU Aru harus mampu mempresentasikan anggaran kepada pemerintah daerah, karena dana hibah yang telah dikucurkan sebesar 82 Miliar rupiah belum menunjukkan hasil yang signifikan.
“Pihak pengelola harus bisa menjelaskan bagaimana penggunaan dana tersebut,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Kaidel juga menyebutkan bahwa ia baru saja menerima komunikasi dari pihak kampus Unpatti Ambon untuk membahas terkait Kampus PSDKU Aru di Ambon, namun ia meminta agar pembahasan tersebut dilakukan di Aru saja.
“Kan ada pihak pengelola Kampus PSDKU Aru, bisa kita bicarakan di sini,” tuturnya.
Selain itu, dirinya mendorong agar Kampus PSDKU Aru dapat mandiri ke depan. “Sudah cukuplah lama, mau sampai kapan kampus PSDKU Aru dibiarkan tergantung lama begitu?” terang Kaidel lagi.
Di akhir pertemuan, Bupati Kaidel meminta masyarakat Aru untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar dan tetap fokus pada pembangunan saat ini.
“Kami sementara membenahi Aru yang lebih baik,” kuncinya menegaskan.
