Tiakur, Beritajar.com: Ketua Fraksi Gerindra John Laipeny melaksanakan reses di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Minggu (14/09/2025).
Dalam masa resesnya, ia mendapati banyak permasalahan, salah satunya keluhan warga Lakor yang mengeluhkan kelangkaan BBM dan harga yang mencekik.
Kepada anggota DPRD Maluku yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD ini, warga Lakor ingin bangkit dari situasi kemahalan BBM dan berdampak pada mahalnya kebutuhan pokok disana.
“Masa reses proses putaran terakhir di tahun ini, saya bersama tim tiba di Tiakur, dan setelah datang menemui warga dengan beberapa tokoh masyarakat yang datang dari lakor mereka mengeluh tentang harga BBM yang begitu tinggi kisaran Rp.20.000 sampai Rp.25.000 per liter,” kata Laipeny.
Keluhan itu mereka (warga Lakor) menyampaikan kepada Laipeny sebagai salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku agar dapat menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) atau kepada Bupati sekiranya dapat menyediakan satu SPBU atau paling kecil ada pangkalan BBM yang harus hadir di pulau Lakor.
“Karena kemarin itu ada kebijakan Pemerintah MBD yakni mengenai kebijakan emergency untuk mengantisipasi kelangkaan BBM di kota Tiakur dan sekitarnya, maka satu titik SPBU yang harusnya beroperasi di pulau lakor dialihkan ke Tiakur untuk menjawab kebutuhan masyarakat pulau Moa,” ujarnya.
Dikatakan, titik SPBU kompak satu harga sesuai dengan program-programnya Bapa Jokowi (Presiden) dalam mengatasi kelangkaan BBM saat itu, telah mengeluarkan SK tahun 2020 harusnya ada di pulau Lakor.
“Namun karena SPBU di Tiakur tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat, dimana SPBU kota Tiakur ini hanya mampu menyuplai BBM satu bulan satu kali dengan stok yang kecil atau terbatas,” ucapnya.
Olehnya itu, Laipeny meminta kepada Bupati MBD sekiranya dapat mendukung investor baru untuk membuka titik SPBU atau paling kecil pangkalan di pulau Lakor.
“Apabila ada investor yang mau masuk untuk berinvestasi minyak disana, akan membantu masyarakat menikmati BBM satu harga. Dan juga berkenan memberikan kemudahan kepada mereka dalam memperoleh rekomendasi,” paparnya.
Selain itu, kata Laipeny, pada prinsipnya setiap pengusaha minyak bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan BBM yang harusnya diperlakukan atau disambut dengan baik oleh pemerintah daerah.
“Sehingga mereka mau berinvestasi minyak di pulau lakor maupun pulau-pulau lain karena apa, sebentar lagi kita akan menghadapi musim barat dan akan menyebabkan kelangkaan BBM yang akan naik harga dua kali lipat di setiap kecamatan atau pulau yang tidak ada SPBUnya,” bebernya.
Untuk itu, sebagai anak asli MBD, dirinya mendukung pemerintah setempat untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Karena menurutnya, saat ini belum tiba musim barat saja di sejumlah pulau atau kecamatan yang belum ada SPBU, harga BBM sangat mahal sekali.
“Bagaimana kita mau menurunkan angka kemiskinan sementara bahan-bahan pokok akan tergantung minyak atau BBM dalam menjawab distribusi ke kecamatan atu pulau-pulau. Hal ini juga mengakibatkan tingginya harga transportasi dan berdampak pada mahalnya kebutuhan pokok,” tegasnya.
Laipeny berharap, kiranya lewat kesempatan tersebut meminta pemerintah daerah lebih serius lagi dalam mengatasi kelangkaan dan kemahalan BBM di bumi Kalwedo dan memberikan kesempatan bagi pengusaha yang mau berinvestasi minyak di kecamatan atau pulau-pulau yang tidak memiliki SPBU.
“Tapi kalau pak Bupati punya Mitra strategi dalam proses pengendalian bahan BBM, harusnya yang bersangkutan didorong untuk segera membuka pangkalan paling kecil di pulau-pulau atau kecamatan kalau tidak bisa pak Bupati mengajak secara terbuka untuk membuka diri mengajak siapa saja pengusaha yang mau menanamkan investasi minyak di pulau-pulau yang belum ada SPBUnya,” tandas Laipeny berharap. (JQ)
