Seruan Damai dari Wilayah Perbatasan, Pemkab MBD dan OKP Gelar Doa Lintas Agama Untuk Indonesia

oleh -

Tiakur, Beritajar.com: Menyikapi kondisi terkait demonstrasi serempak diberbagai daerah yang berujung tindakan anarkis berupa pembakaran fasilitas negara, penjarahan dan tindakan lainnya, sejumlah OKP bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Barat Daya (MBD) menggelar Doa Damai untuk Negeri.

Acara yang digelar di Tugu Kaki Dian Pusat Kota Tiakur, Kamis (04/09/2025) tersebut dihadiri langsung oleh Bupati yang diwakili Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten MBD, Daud Reimialy bersama unsur Forkopimda dan Organisasi Kepemudaan (OKP) serta tamu undangan lainnya ini menjadi simbol kuat bahwa perdamaian dan kerukunan adalah harta tak ternilai yang harus terus dijaga, terutama dari wilayah perbatasan.

Dalam pengantarnya selaku perwakilan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kalwedo, Ketua DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten MBD, Eros J. Akse mengatakan, peristiwa aksi demonstrasi sejak 25 Agustus 2025 hingga saat ini diberbagai kota di Indonesia telah mengguncang nurani bangsa.

“Kita berkumpul saat ini bukan sekedar mengenang sebuah tanggal tapi merenungkan makna dibalik berbagai peristiwa aksi demonstrasi yang menelan korban jiwa dan menyebar dari kota ke kota dari kampus ke jalanan dari suara mahasiswa hingga jeritan rakyat kecil,” ungkap Akse.

Ia mengatakan, aksi yang terjadi merupakan akumulasi rasa kecewa, ketidakadilan, dan ketimpangan yang selama ini terpendam. Kenaikan tunjangan anggota dewan, pajak bumi yang melonjak serta PHK massal menjadi seperti bara yang akhirnya menyulut api.

Ia mengajak masyarakat, pemuda dan semua pihak untuk membangun kebersamaan, menjaga keamanan dan ketertiban serta tidak mudah terprovokasi. Apabila ada aspirasi maka sampaikan dengan cara yang baik dan humanis karena bangsa ini milik bersama bukan milik segelintir orang.

Sementara itu, PJ. Sekretaris Daerah MBD, Daud Reimialy yang dimintai keterangannya mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Aliansi Pemuda Kalwedo dalam rangka memohon keselamatan bangsa dan negara, serta upaya menciptakan suasana kondusif di wilayah Kabupaten MBD.

Ia menekankan pentingnya memohon pertolongan kepada Tuhan di tengah situasi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.

Menurutnya, doa bersama bisa menjadi jalan penting untuk menguatkan harapan, mengingat tidak ada satupun yang boleh mengubah kondisi bangsa ini tanpa adanya campur tangan Tuhan.

“Dengan kehendak Sang Pencipta, kondisi yang ada tentunya bisa berubah menjadi lebih baik,” ujarnya.

Acara doa bersama ini turut dihadiri Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten MBD, Kepala Kesbangpol MBD, Kepala Kantor Kementerian Agama, Camat Moa, Lurah Tiakur, tokoh pemuda dan mahasiswa.

Untuk diketahui, terdapat delapan OKP yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kalwedo antara lain, KNPI, GAMKI, GMKI, GMNI, PCPS GMKI, BKPRMI, Komcab PK, AMGPM dan unsur HMPS Unpatti Kabupaten MBD.

Sementara itu ada 10 poin pernyataan sikap yang dibacakan Ketua KNPI Kabupaten MBD, Wempy Homes Karey antara lain :

1. Aliansi Pemuda Kalwedo merasakan dukacita yang mendalam atas meninggalnya para korban dari aksi demonstrasi, Semoga mereka beristirahat dalam damai dan Tuhan memberi kekuatan serta ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan.

2. Aliansi Pemuda Kalwedo mendesak Kapolri untuk menegakkan hukum dan menindak tegas para pelaku yang menyebabkan adanya korban meninggal dalam aksi demonstrasi.

3. Aliansi Pemuda Kalwedo meminta para pimpinan dan anggota DPR RI, DPRD Provinsi Maluku dan DPRD Kabupaten MBD untuk berhenti mengeluarkan pernyataan yang tidak berempati kepada aksi demonstrasi dan jeritan rakyat, serta tidak menyampaikan pernyataan yang provokatif ataupun normatif, yang justru semakin meluapkan amarah rakyat.

4. Aliansi Pemuda Kalwedo menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus berjuang menyuarakan aspirasi rakyat dengan tidak anarkis dan tidak terprovokasi dengan para provokator dan elit politik yang ingin memanfaatkan aksi demonstrasi demi kepentingan kelompok tertentu.

5. Aliansi Pemuda Kalwedo mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

6. Aliansi Pemuda Kalwedo menegaskan bahwa alokasi anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi harus dilakukan dengan prinsip adil, proporsional dan berkeadilan fiskal. Maluku Barat Daya sebagai daerah kepulauan dengan keterbatasan akses dan infrastruktur membutuhkan kebijakan afirmatif dalam distribusi anggaran.

7. Aliansi Pemuda Kalwedo menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya untuk tetap menjaga kondusifitas dan keharmonisan ditengah keberagaman, seiring maraknya penyebaran video dan gambar terkait aksi unjuk rasa dibeberapa kota besar di Indonesia, diharapkan kepada kita untuk tidak terprovokasi

8. Aliansi Pemuda Kalwedo menilai dengan adanya insiden patahnya kapal tongkang material di pelabuhan tambang Wetar beberapa waktu lalu maka kami meminta pemerintah daerah ditingkat kabupaten maupun provinsi dan instansi terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta melaporkannya secara terbuka kepada publik, karena dapat mengancam kelestarian lingkungan dan biota laut di sekitar lokasi kejadian.

9. Aliansi Pemuda Kalwedo mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten MBD dalam semua kategori.

10. Aliansi Pemuda Kalwedo Kami mendorong percepatan pengoperasian Blok Masela dan meminta adanya keterlibatan Pemerintah Kabupaten MBD guna mendukung pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten MBD.