Tiakur, BeritaJar.com: Komisi 1 DPRD Maluku Barat Daya (MBD) akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Digital RI di Jakarta terkait akan dinonaktifkan belasan Tower di kabupaten yang berjulukan Kalwedo ini.
Hal diungkapkan Korneles Tuamain selaku Ketua Komisi 1 DPRD MBD dalam keterangan persnya kepada sejumlah awak media, Senin (17/02/2025) di ruang kerjanya.
“Kami akan berangkat ke Jakarta besok, (Selasa, 18/02) untuk berkoordinasi dengan pihak kementerian terkait 12 tower yang akan dinonaktifkan di sini (MBD),” ucapnya.
Dikatakan, Kabupaten MBD merupakan garda depan NKRI yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan Australia namun tidak diperhatikan.
“Kasihan kami masyarakat di pulau-pulau kecil ini kurang diperhatikan terutama masalah akses telekomunikasi di wilayah kepulauan Tertinggal, Terdepan & Terluar (3T) dan perbatasan,”ujar Tuamain.
Menurutnya, konektifitas antara pulau-pulau kecil (3T) manjadi program utama bapak Presiden Prabowo Subianto, dimana selama ini mengkampanyekan membangun NKRI dari wilayah terluar, namun hari ini MBD akan kembali ke masa lalunya.
“Masyarakat di wilayah yang tidak ada jaringan telekomunikasi akan kembali menggunakan Komunikasi melalui radio single side band (SSB). Hal ini dampak dari rencana pemutusan jaringan telekomunikasi, dari 12 tower bakti yang nantinya dinonaktifkan akibat dari Refocusing anggaran (pemotongan anggaran) pada tahun ini,” papar Tuamain.
Dijelaskan pula, setelah Komisi I menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setempat yang menyampaikan bahwa telah menerima surat pemberitahuan dari kementerian terkait rencana penonaktifan 12 tower Bakti.
“Setelah sharing dengan mitra terkait, ada banyak persoalan yang perlu mendapat atensi dari Komisi I. Namun, yang paling urgent adalah soal 12 tower ini. Kami khawatir terlambat berkomunikasi dengan pihak kementerian sehingga tower tersebut dinonaktifkan,” ungkap Tuamain.
Atas persoalan ini, dirinya berharap ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat lewat kementerian terkait, untuk membatalkan penonaktifan 12 tower bakti dengan mempertimbangkan kondisi geografis di MBD.
“Harapan saya ada kebijakan khusus untuk kami di daerah 3T ini, karena wilayah MBD merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang membutuhkan jaringan telekomunikasi untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya. (JQ)
