 |
| Ilustrasi |
Dobo, BeritaJar.com: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dimintakan untuk segera melakukan audit terkait dengan Kas daerah (Kasda) kosong.
Hal tersebut disampaikan salah satu tokoh Aru kepada Pers, Kamis (23/01/2020) di Dobo seraya meminta namanya tidak di korankan.
“Untuk mengetahui terjadinya kekosongan Kasda, maka harus ada audit oleh BPK RI,”tegasnya.
Menurutnya, dengan audit BPK RI, dapat mengetahui penyebab terjadinya kekosongan Kasda. Selain itu, pasti akan diketahui pula aliran uang ini kemana saja serta peruntukannya untuk apa saja, sehingga dapat dipertangungjawabkan, karena sangat tidak rasional Kasda bisa kosong, sementara masih terdapat Rp. 27 miliar yang belum dapat dibayarkan kepada pihak ketiga (kontraktor).
Dikatakan, kalau Kasda kosong lalu seluruh kewajiban (pembayaran) pihak ketiga semua terealisasi dapat dimaklumi, namun ini kosong baru ada utang lagi Rp.27 miliar, ini yang tidak rasional. Sementara berdasarkan hasil dengar pendapat antara DPRD Aru dengan Kepala BPKAD, Jacob Ubyaan pencatatan Silva akhir tahun 2019, saldo hanya sebesar Rp. 1.3 miliar.
Olehnya, dengan BPK melakukan audit diharapkan dapat mengetahui secara terang benderang penyebab terjadinya kekosongan pada Kasda pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2019. (CK)
