Dobo, Beritajar.com: Rekaman video dugaan intimidasi terhadap wartawan TV One di Kabupaten Kepulauan Aru, Abdul Latif Madilis (43), mengungkap fakta baru yang mengejutkan. Dalam rekaman tersebut, terdengar pernyataan yang menyebut seluruh pemilik tempat karaoke di kawasan Kampung Ria melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Pernyataan itu muncul di tengah peristiwa perampasan handphone milik wartawan yang terjadi pada 5 November 2026 sekitar pukul 22.30 WIT, tepat di depan Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kepulauan Aru.
Berdasarkan data video yang dihimpun media ini, Rabu (11/11/2026), terlihat jelas salah satu terlapor mengambil paksa handphone milik wartawan tersebut dan membantingnya hingga terjatuh ke lantai.
Dalam rekaman itu, terlapor juga terdengar berulang kali melarang korban merekam dan merendahkan profesi wartawan.
“Jangan rekam saya. Jangan rekam, kenapa kamu merekam? Kenapa kamu merekam saya? Kenapa?” teriak terlapor.
Ucapan itu dilanjutkan dengan kalimat yang merendahkan profesi jurnalis. “Bodoh kalau cari uang. Bukan begitu caranya, bodoh Hei, dia itu wartawan. Biasanya wartawan, tapi bukan begitu caranya,” lanjutnya.
Selain itu, terlapor juga menyebut wartawan hanya mengambil gambar untuk mencari makan.
Diketahui, dua orang yang dilaporkan dalam perkara tersebut masing-masing berinisial N alias Ami, selaku pemilik karaoke, dan SA alias Bilqis, yang disebut sebagai mami pada Karaoke Bima Kejora.
Tempat usaha tersebut beralamat di Kampung Ria, Jalan Rabiadjala, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
Tindakan perampasan alat kerja wartawan, apabila terbukti dilakukan untuk menghalangi kegiatan jurnalistik, patut mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Sebab, kebebasan pers dan perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugasnya merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kepulauan Aru kini tengah mendalami dua laporan dugaan tindak pidana, yakni penganiayaan terhadap seorang perempuan dan intimidasi terhadap wartawan TV One, Abdul Latif Madilis.
Polisi juga membuka kemungkinan adanya unsur pidana lain, termasuk dugaan TPPO, apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur hukum.
Kasat Reskrim Polres Kepulauan Aru, Iptu Ahmad Farihin Abdul Chazis, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dugaan intimidasi terhadap jurnalis tersebut. Saat ini, penyidik sedang mendalami kedua laporan karena diduga melibatkan pihak terlapor yang sama.
“Pengaduan sudah kami terima terkait adanya intimidasi ataupun ancaman terhadap pihak jurnalis. Kedua laporan ini sedang kami dalami,” jelas Kasat Reskrim saat ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa (10/11/2026).
Menurut Farihin, dugaan intimidasi terhadap wartawan diduga berkaitan dengan ketidaknyamanan pihak terlapor karena sedang menghadapi proses pelaporan atas dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial M alias Ayu (27).
Dalam penanganan perkara dugaan penganiayaan, penyidik telah melakukan pemeriksaan visum serta mengumpulkan keterangan dari saksi dan korban.
Polisi masih mendalami apakah perbuatan yang dilaporkan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, termasuk kemungkinan adanya pemberatan karena dugaan keterkaitan dengan jabatan pelaku.
Selain itu, penyidik juga menelusuri informasi mengenai persoalan utang-piutang yang disebut menjadi latar belakang dugaan penganiayaan dan intimidasi tersebut.
Berdasarkan keterangan awal yang diterima polisi, persoalan itu diduga berkaitan dengan kontrak kerja yang kemudian menimbulkan utang. Namun, korban disebut telah melakukan penyelesaian kewajiban tersebut. Meski demikian, pihak terlapor diduga masih melakukan tekanan dan ancaman agar korban segera membayar utang.
Terkait kemungkinan adanya unsur TPPO, Kasat menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut memiliki sejumlah unsur yang harus dibuktikan, mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, penjeratan hingga eksploitasi, termasuk kemungkinan penggunaan kekerasan, ancaman, atau penipuan.
“Memang patut didalami kemungkinan adanya unsur TPPO, tetapi belum bisa disimpulkan. Harus dilihat secara menyeluruh apakah unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi berdasarkan hasil penyelidikan,” ungkapnya.
Hingga berita ini diterbitkan, kedua laporan masih dalam tahap penyelidikan oleh Satreskrim Polres Kepulauan Aru.
