Dobo, Beritajar.com: Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kepulauan Aru tengah mendalami dua laporan dugaan tindak pidana, yakni penganiayaan terhadap seorang perempuan dan intimidasi terhadap wartawan TV One di Kepulauan Aru, Abdul Latif Madilis (43).
Polisi juga membuka kemungkinan adanya unsur pidana lain, termasuk dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur hukum.
Kasat Reskrim Polres Kepulauan Aru, Iptu Ahmad Farihin Abdul Chazis, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dugaan intimidasi terhadap jurnalis tersebut. Saat ini, penyidik sedang mendalami kedua laporan karena diduga melibatkan pihak terlapor yang sama.
Menurutnya, dugaan intimidasi terhadap wartawan diduga berkaitan dengan ketidaknyamanan pihak terlapor karena sedang menghadapi proses pelaporan atas dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial M alias Ayu (27).
“Pengaduan sudah kami terima terkait adanya intimidasi ataupun ancaman terhadap pihak jurnalis. Kedua laporan ini sedang kami dalami,” jelas Kasat Reskrim saat ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa (10/11/2026).
Farihin mengungkapkan, dalam penanganan perkara dugaan penganiayaan, penyidik telah melakukan pemeriksaan visum serta mengumpulkan keterangan dari saksi dan korban.
Dijelaskan, polisi masih mendalami apakah perbuatan yang dilaporkan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, termasuk kemungkinan adanya pemberatan karena dugaan keterkaitan dengan jabatan pelaku.
Selain itu, penyidik juga menelusuri informasi mengenai persoalan utang-piutang yang disebut menjadi latar belakang dugaan penganiayaan dan intimidasi tersebut.
Berdasarkan keterangan awal yang diterima polisi, persoalan itu diduga berkaitan dengan kontrak kerja yang kemudian menimbulkan utang. Namun, korban disebut telah melakukan penyelesaian kewajiban tersebut. Meski demikian, pihak terlapor diduga masih melakukan tekanan dan ancaman agar korban segera membayar utang.
Terkait kemungkinan adanya unsur TPPO, Kasat menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut memiliki sejumlah unsur yang harus dibuktikan, mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, penjeratan hingga eksploitasi, termasuk kemungkinan penggunaan kekerasan, ancaman, atau penipuan.
“Memang patut didalami kemungkinan adanya unsur TPPO, tetapi belum bisa disimpulkan. Harus dilihat secara menyeluruh apakah unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi berdasarkan hasil penyelidikan,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait dugaan intimidasi terhadap wartawan, Farihin mengimbau insan pers agar tetap menjalankan tugas jurnalistik sesuai prosedur serta berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila mengalami ancaman atau intimidasi saat melakukan peliputan.
Ia menegaskan, wartawan yang merasa terancam dapat melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian agar mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Diketahui, Latif Madilis (43) melaporkan dugaan perintangan kerja jurnalistik, intimidasi, dan perampasan telepon genggam ke SPKT Polres Kepulauan Aru, Jumat (6/11/2026).
Peristiwa yang dilaporkan tersebut terjadi pada Kamis (5/11/2026) malam di lingkungan Kantor SPKT Polres Kepulauan Aru.
Saat itu, Madilis mendatangi Polres untuk melakukan peliputan terkait tindak lanjut kasus dugaan penganiayaan terhadap M alias Ayu (27). Korban dan sejumlah pihak terkait diketahui telah berada di SPKT.
Ketika Madilis melakukan perekaman untuk mendokumentasikan peristiwa tersebut, seorang perempuan berinisial N alias Ami diduga merebut telepon genggam dari tangannya dan membuangnya ke lantai. Saat hendak mengambil kembali perangkat miliknya, terjadi aksi saling dorong dengan pihak terlapor.
Dalam laporan tersebut, dua orang dilaporkan sebagai terduga pelaku, masing-masing N alias Ami dan SA alias Bilqis. Keduanya diketahui merupakan warga Kampung Ria, Jalan Rabiadjala, Kecamatan Pulau-Pulau Aru.
Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa salah satu pihak terlapor merupakan pemilik Karaoke Kejora Bima yang berlokasi di Kampung Ria.
Hingga kini, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap kedua perkara tersebut. Polisi akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah proses pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti dilakukan.
