Dobo, Beritajar.com: Ratusan mahasiswa penerima program beasiswa gratis di Kabupaten Kepulauan Aru diperkirakan terancam putus kuliah karena anggaran dari pemerintah setempat mandek. Hal itu memicu aksi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masa Depan Jargaria (ASA-JAR) turun jalan.
Terpantau, kehadiran puluhan mahasiswa turun langsung di depan jalan kantor Bupati Kepulauan Aru, Selasa (9/9/2025) menuntut kejelasan tunggakan bantuan biaya pendidikan (beasiswa belajar) dari pemerintah daerah (Pemda) Kepulauan Aru pada beberapa kampus kerjasama sehingga berdampak langsung pada kelanjutan proses akademik para mahasiswa.
Para pendemo mendesak, Pemkab Aru membayar tunggakan beasiswa mahasiswa Aru di kampus Stikes Pasapua Ambon, Graha Edukasi Makassar, Ikopin dan lainnya.
Salah satu pendemo dalam orasinya menyampaikan bahwa hari ini kami GMNI, HMI, PMKK bersama dengan teman-teman Graha Edukasi Makasar
datang kesini (Pemda dan DPRD) menagih janji pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, yang mana Bupati dan Wakil Bupati punya visi-misinya
membangun fondasi transformasi sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan sejahtera.
“Kalau saya mau kaji ini,
visi-visinya tidak beda dengan Johan Gonga. Ada kesehatan dan juga ada pendidikan. Kalau ibarat sampah, ini hanya didaur ulang saja. Lalu kenapa tidak bisa dilanjutkan teman-teman ini punya beasiswa?,” ujarnya.
Dikatakan, pemerintah harus mengutamakan sumber daya manusia bukan pekerjaan fisik. “Karena kita punya sumber daya alam (SDA), kalau tidak ada sumber daya manusia, siapa yang mau mengelola semua itu?
Kau tidak harus sumber daya manusia. Tidak mungkin dalam Got (selokan) yang akan mengelola semua, tidak mungkin jalan aspal yang akan mengelola semua itu, paling tidak sumber daya manusia,” teriaknya.
Sementara David dalam paparannya mengatakan, pemerintahan itu beda dengan perusahaan, sehingga ketika bupati mau ambil satu kebijakan atau mengeluarkan satu keputusan, maka harus berpikir lebih jauh dampak yang akan dialami oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru.
“Dan hari ini Katong adalah bagian dari para masyarakat yang menerima dampak daripada kebijakan bupati dengan adanya penundaan pembayaran hutang kepada pihak kampus, sehingga katong harus pulang dari kota lalu berteriak di jalan-jalan menuntut dan mendesak dan sebagainya. Padahal katong ini bukan beban,” katanya.
Menurutnya, mahasiswa adalah generasi emas yang sudah seharusnya dilindungi. Olehnya, David meminta pemerintah dalam hal ini Bupati dan wakil bupati Aru dan 25 DPRD melihat hal ini serta dapat menjawab tuntutan para mahasiswa.
Terkait tuntutan masa aksi, Wakil Bupati Kepulauan Aru, Drs. Mohammad Djumpa menuturkan bahwa selaku Pemerintah Daerah Kepulauan Aru sudah berkoordinasi dengan para Pimpinan OPD lainya, dan telah sepakat untuk berencana membayarkan tunggakan ini dengan dana Hibah yang ada setiap tahun.
“Akan tetapi jikalau kita cuma berfokus terhadap permasalahan ini, maka permasalahan yang lain akan terbengkalai atau tidak terselesaikan. Saya selaku Pemerintah Daerah akan berusaha keras untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara membayar sebagian ataupun semampunya,” ujar Djumpa.
Ia juga meminta kepada para massa aksi ataupun mahasiswa untuk bersabar dan memberikan waktu untuk pemda menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.
Disamping itu, lanjut Djumpa, adapun terkait pemulangan beberapa mahasiswa dari kampus itu merupakan kebijakan yang di jalankan oleh pihak Kampus.
Sedangkan untuk program penerimaan beasiswa bagi mahasiswa baru saat ini dihentikan sementara waktu agar dapat berfokus menyelesaikan permasalahan yang sudah ada terlebih dahulu.
“Jadi saat ini tidak ada penerimaan mahasiswa baru, sehingga kami fokuskan ke masalah yang saat ini hingga tuntas karena kami telah membentuk tim untuk menyelesaikan masalah tersebut,” jelas Djumpa.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Aru, Udin Belsigaway menyampaikan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Aru, DPRD juga akan berkolaborasi ataupun bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk sama- menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Untuk itu diharapkan kepada adik-adik sekalian untuk bersabar karena kami akan berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, perlu para masa aksi mengetahui bahwa bupati kepulauan Aru telah bentuk satu tim yang diketuai oleh asisten 3 Bupati untuk menyelesaikan persoalan adik adik mahasiswa dan saat ini tim sedang berada di Ambon untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkap Belsigaway.
Selain itu, Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Albert Perwira Sihite mengucapkan terimakasih kepada para pendemo karena telah menyampaikan aspirasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dengan tertib.
Dirinya juga menambahkan, terkait permasalahan yang sudah terjadi, selaku APH (Aparat Penegak Hukum) akan menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan.
“Saya sudah memerintahkan Penyidik Sat Reskrim untuk memproses seluruh laporan yang sudah dilaporkan. Adik-adik sekalian tidak perlu ragu, saya sampaikan kepada adik-adik sekalian untuk bersabar biarkan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru menyelesaikan permasalahan tersebut,” ketus Sihite.
Selama pelaksanaan aksi damai, Personil Polres Kepulauan Aru, Aparat TNI dari Koramil 1503-03 Dobo dan Satpol-PP Kepulauan Aru melakukan pengamanan. Pada pukul 13.50 WIT masa aksi membubarkan diri dengan tertib aman dan lancar. Selanjutnya melaksanakan aksi mereka di depan kantor DPRD Kepulauan Aru.
