Dobo, Beritajar.com: Seratus hari pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru, yang dimulai sejak Pelantikan pada Kamis, 20 Februari 2025 lalu, dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan di sejumlah sektor strategis seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Hal ini diungkapkan Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Dobo, Jeremias Pardjala kepada Wartawan, Minggu (01/6/2025) di Dobo.
Dikatakan, beberapa target capaian 100 hari kerja Bupati Timotius Kaidel dan Wakil Bupati Drs. Muhammad Djumpa (Kaidel – Djumpa) yakni Dobo Terang, penyediaan dan pemenuhan kebutuhan air bersih yang berkualitas dan lancar, penanganan masalah sampah di kota Dobo, pengendalian penambangan liar terumbu karang dan pasir pantai.
Selain itu, pemerataan distribusi tenaga Pendidikan dan tenaga Kesehatan, BBM tanpa antrian dan pungli, Penyesuaian tarif peti kemas dan lahan pemda pelabuhan Dobo, demi kelancaran perdagangan dan pengendalian harga barang, serta Penertiban penggunaan badan jalan, bahu jalan, trotoar dan pasar.
Namun, menurut PMKRI, keberhasilan 100 hari pertama kepemimpinan seorang kepala daerah menjadi indikator penting keberlanjutan program lima tahun ke depan.
Sehingga jika pencapaian awal tidak konsisten dan tidak dibarengi dengan peningkatan berkelanjutan, maka akan menjadi hambatan serius dalam periode pemerintahan yang sedang berjalan.
Sebaliknya, lanjut Pardjala kegagalan dalam 100 hari pertama berpotensi menjadi cikal bakal stagnasi jika tidak segera diperbaiki.
“Jadi kami Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Dobo telah menyiapkan sejumlah bahan kajian sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati. Kami juga telah menyiapkan berbagai literatur dan rekomendasi yang kami kaji secara mendalam didalam internal PMKRI,” jelasnya.
Evaluasi, kata Ketua Presidium PMKRI Cabang Dobo ini tentu mencakup berbagai isu-isu daerah dan program seratus hari kerja, hingga permasalahan yang sementara berkembang di ruang publik.
“Olehnya sebagai organisasi intelektual, kami akan menyampaikan hasil evaluasi kami terhadap Pemda melalui ruang audiensi. Dan tentu bukan sekedar mengoreksi, tapi juga memberikan rekomendasi dari hasil literatur yang telah kami siapkan,” ucapnya.
“Jadi pada prinsipnya kami akan tetap mengedepankan pendekatan diplomatis terlebih dahulu. Karena menurut kami, aksi turun ke jalan adalah langkah terakhir apabila aspirasi tidak terakomodir melalui jalur resmi,” tambah Pardjala.
Ditambahkan pula, pihaknya tetap akan menyurati Pemerintah daerah setempat untuk meminta memfasilitasi ruang diskusi antara Bupati, Wakil Bupati dan PMKRI.
Disamping itu, kata Pardjala dalam bahan kajian yang akan disampaikan juga, terdapat beberapa rekomendasi untuk mengevaluasi, bahkan meminta bupati mencopot sejumlah pejabat di dinas-dinas tertentu yang dianggap tidak profesional dan tidak menunjukkan kinerja yang baik yang pada akhirnya akan menghambat konsep besar “Aru Maju” yang digaungkan oleh pemerintahan saat ini.
“Untuk itu, inilah bentuk keseriusan kami PMKRI Cabang Dobo sebagai “Agen of Social Control” sekaligus representasi kaum intelektual yang masih peduli terhadap perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kepulauan Aru,” tegas Pardjala mengakhiri.
