Dobo, BeritaJar.com: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia menggelar Konsultasi Publik I Penyusunan Rencana Zonasi (RZ) Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Pulau-Pulau Kecil Terluar di Kabupaten Kepulauan Aru.
Kegiatan yang berlangsung, Kamis (6/6/2024) di Hotel Apex dibuka oleh Bupati Kepulauan Aru, dr. Johan Gonga dan dihadiri Forkompinda Aru, Narasumber dari KKP dan Stakeholder terkait serta tamu undangan lainnya.
Bupati Johan Gonga dalam sambutannya mengatakan, kabupaten Aru membawahi 10 kecamatan, 2 kelurahan, 117 desa dimana hampir seluruh masyarakatnya menggantungkan hidupnya di laut.
Daerah dengan julukan nusa mutiara ini, kata Gonga memiliki jumlah pulau sebanyak 676 pulau, yang terdiri dari 28 pulau berpenghuni dan sebanyak 648 pulau tidak berpenghuni.
Selain itu, Kepulauan Aru juga memiliki 8 pulau kecil terluar yang berbatasan dengan negara tetangga Australia.
“Jumlah pulau ini sekaligus menempatkan Kepulauan Aru sebagai daerah dengan jumlah pulau terbanyak di Provinsi Maluku,” katanya.
Gonga menyampaikan, secara geografis Kepulauan Aru sangat strategis, karena dikelilingi oleh laut Aru dan laut Arafura yang sangat kaya akan sumber daya ikan. Hal tersebut dapat terlihat pada data kajian potensi sumber daya ikan yang dilakukan oleh komisi nasional pengajian stok sumber daya ikan, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 tahun 2022.
Dimana dari 12,54 juta ton potensi perikanan nasional, terdapat 2,63 juta atau sebanyak 21,03 di wilayah pengelolaan perikanan (WPP)-718 yakni laut Aru dan laut Arafura.
“Potensi perikanan tersebut menempatkan laut Aru dan laut Arafura sebagai wilayah pengelolaan perikanan dengan potensi perikanan tertinggi di indonesia saat ini,” ujar Gonga.
Meskipun demikian, lanjutnya, potensi ini belum dapat dikelola secara maksimal oleh masyarakat yang memiliki akses di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar dikarenakan keterbatasan prasarana dan sarana perikanan, akses komunikasi dan informasi, akses jaringan listrik serta minimnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir dalam mengelola serta memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada.
“Hal ini bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah saja, tetapi memerlukan keterlibatan semua pihak,” papar bupati dua periode ini.
Atas nama pemerintah, dirinya menyambut baik kegiatan ini sekaligus menyampaikan apresiasi kepada KKP RI yang telah menggagas program ini, dimana Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan salah satu “Beranda NKRI” telah mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.
“Saya sangat berharap bahwa hasil dari penyusunan dokumen ini, tidak hanya mengakomodir kepentingan negara dalam hal pertahanan keamanan, tetapi lebih dari itu dapat mewujudkan pengelolaan zonasi dan ruang laut berbasis potensi sumberdaya kelautan, dan perikanan yang optimal berkelanjutan,” pintah Gonga.
Pada kesempatan itu, Gonga berpesan agar kuatkan kemitraan dan jejaring komunikasi, demi sentralisasi program prioritas dan yang dimasukkan dari Kabupaten Kepulauan Aru kedalam
rencana tata ruang, serta memaparkan hasil survei tahun 2023.
“Dan dimohon konfirmasinya apabila ada yang terlewatkan, dan isu-isu strategis yang mungkin masih ada kekurangan untuk bisa di tambahkan, supaya tidak menimbulkan konflik kepentingan pengelolaan, yang merugikan kepentingan nelayan kecil dan nelayan tradisional, serta pembudidaya ikan kecil dalam pemanfaatan ruang laut di kawasan pulau-pulau kecil terluar,” ucapnya.
Selanjutnya tingkatkan pola pengembangan dari daerah kepulauan terluar yang mempunyai potensi terutama untuk pertanian perikanan dan kelautan.
Sebab selama ini tambah Gonga, potensi yang ada belum terkelola dengan baik, karena Kepulauan Aru termasuk daerah perbatasan maka sangat diharapkan kedepan akan lebih maju.
“Ini harapan seluruh masyarakat aru untuk mengembangkan potensi yang dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” bebernya lagi.
Olehnya itu, Gonga minta agar perencanaan tersebut diharapkan ada ide-ide atau data-data yang menjadi konsep untuk pengembangan sampai dengan out put yang bisa dihasilkan pemerintah daerah.
“Seperti penyediaan infrastruktur utama seperti transportasi, telekomunikasi, listrik dan air bersih dan sarana penunjang lainnya sangat diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir yang memiliki akses langsung dengan pulau-pulau kecil terluar,” tutup Gonga berharap.
Sementara itu, Plt. Direktur Penataan Ruang Laut KKP, Arief Sudianto mewakili Direktur Penataan Ruang Laut Ditjen pengelolaan Kelautan dan ruang laut mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Kepulauan Aru yang tim KKP dalam melaksanakan Survei lapangan terhadap 8 pulau terluar yang ada di Aru sejak tanggal 28 Mei hingga 2 Juni 2024.
“8 pulau terluar tersebut yakni Pulau Ararkula, Pulau Karerei, Pulau Penambulai, Pulau Kultubai Utara, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Eno, Pulau Batu goyang,” ucapnya.
Ia juga menambahkan, 8 pulau terluar tersebut akan menjadi prioritas KKP, karena pulau ini adalah pulau yang berada di kawasan perbatasan NKRI sehingga Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus pada Kabupaten Kepulauan Aru.
“Untuk itu Dokumen Rencana Zonasi 8 pulau ini diharapkan bisa segera menjadi Peraturan Presiden,” jelas Sudianto.
