Dobo, BeritaJar.com: Dinas Sosial Maluku menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Aru, Senin (13/05) bertempat di Hotel Apex.
Pejabat Gubernur Maluku, Ir. Sadali Le dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Sosial Maluku mengatakan bahwa pelaksanaan forum organisasi perangkat daerah tersebut sebagai bentuk evaluasi antara Dinas Sosial Provinsi dan kabupaten kota terkait kendala-kendala yang dihadapi serta strategi pemecahan masalah.
“Strategi pada bidang Kesejahteraan Sosial adalah penanggulangan kemiskinan pembunuhan Tata pelayanan minimal serta alokasi pengajaran politik ini akan ada banyak masukan dari bapak ibu kepala dinas kabupaten kota se Maluku terkait program kegiatan yang akan menjawab 3 isu strategi tersebut,” ucapnya saat membuka kegiatan tersebut.
Dikatakan, angka kemiskinan pada Tahun 2021, 2022, 2023 secara berurutan adalah 17,87%, 15,97% dan 16,42% setelah mendapatkan prestasi yang sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang berhasil menurunkan presentasi Angka kemiskinan sebesar 1 titik pada Tahun 2022 yaitu 1,9%.
“Dan pada tahun 2023 Angka kemiskinan kembali naik 0,45%. Hari ini dikarenakan kenaikan TTS serta Efek domino resensi Global yang melanda dunia data maupun Indonesia,” ujar Sadali.
Selain itu, kebutuhan data terpadu spesial dalam suasana yang sesuai amanat undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan miskin yang seharusnya dilaksanakan.
Namun lanjutnya, sebelum dilaksanakan oleh seluruh kabupaten kota memudahkan data adalah pondasi utama dalam upaya pencegahan pengurangan.
“Angka kemiskinan data yang mutakhir menjadi modal awal Indonesia, baik dari pusat provinsi maupun kabupaten kota serta minimal salah satu sasaran dalam penentuan penerima manfaat program-program bantuan sosial,” kata Sadali.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Aru, dr. Johan Gonga mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang menetapkan Kabupaten Kepulauan Aru sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan forum OPD Dinas Sosial Provinsi Maluku dengan tema yang relevan dan mendesak sekaligus menjadi skala prioritas tentang penguatan fondasi transformasi untuk
pengentasan kemiskinan dan pemenuhan standar pelayanan minimal.
“Tema ini tidak hanya mencerminkan komitmen kita untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menyoroti urgensi tindakan kemiskinan ekstrim yang masih melanda sebagian daerah terutama darah yang tergolong dalam daerah tertinggal, terdepan dan terluar,” paparnya.
Melalui forum ini, Gonga mengajak mari kita berkolaborasi bersama antara dinas sosial kabupaten/kota provinsi maluku dalam rangka berbagi gagasan, pengalaman, guna mendapatkan solusi-solusi inovatif yang dapat di terapkan sesuai standar operasional prosedur.
“Dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemenuhan standar pelayanan minimal saya berharap, forum ini bukan hanya menjadi wadah diskusi, tetapi juga menjadi tonggak awal dan dapat merekomendasikan program yang harus di perjuangan di tingkat pusat bagi transformasi nyata dalam upaya,” pungkas Gonga mengakhiri.
