Dobo, BeritaJar.com: Ketua Hubungan Luar Negeri DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), DR. Ir. Bisman Nababan, M.Sc mengharapkan agar kedepan pengurus DPD Provinsi Maluku dapat bersinergi mendukung dan mengkritisi semua program pemerintah Provinsi Maluku.
Hal ini disampaikan dalam sambutannya membuka kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) ke III Provinsi Maluku, Selasa (5/4/2022) di gedung Kesenian Sitakena dengan tema “Nelayan Sejahtera, Maluku Maju”.
Dikatakan, jadi tidak hanya mendukung, HNSI juga perlu dikritisi karena kurang tepat atau kurang cepat jadi jangan takut Kepala Dinas, demi kemakmuran dan kesejahteraan nelayan dan rakyatnya guna mensukseskan pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional menuju kemakmuran dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat nelayan,” ucapnya.
Dijelaskan, kehidupan biasanya selalu diikuti oleh semakin meningkatnya tantangan yang akan dihadapi oleh setiap organisasi. Olehnya, diperlukan suatu forum bagi berlangsungnya suatu proses evaluasi atas pelaksanaan program kerja serta dirumuskannya langkah penyempurnaan yang diperlukan untuk mengimbangi pesatnya perkembangan zaman sebuah organisasi, terhadap program-program yang sudah dan belum dilakukan kelemahan dan masalah apa saja yang dihadapi serta perumusan.
“Langkah-langkah penyempurnaan bagaimana yang harus dilakukan untuk masa mendatang seiring dengan hal tersebut organisasi dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan karya serta kemampuannya guna mengimbangi pesatnya perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti halnya dengan organisasi lainnya,” ujar Nababan.
Selain itu lanjutnya, Musyawarah daerah ini merupakan agenda tertinggi dalam sebuah organisasi oleh karenanya musyawarah daerah provinsi Maluku ini merupakan momentum yang sangat tepat dalam upaya menghidupkan serta membawa organisasi ke arah perubahan yang para pengurus harus lebih meningkatkan kemampuan untuk membangun komunikasi efektif dengan masyarakat maupun pemerintah daerah setempat atau pemerintah pusat. Sehingga tambah Nababan, semua program yang dijalankan organisasi dapat dengan kebijakan pemerintah.
“Dalam program kerja diperlukan kesungguhan dan keaktifan peserta musyawarah untuk melahirkan program-program yang akan dilaksanakan oleh pengurus periode mendatang, serta pemberdayaan kota dan kehidupan masyarakat di berbagai bidang baik agama, ekonomi, pendidikan politik dan lain sebagainya,” katanya.
Dirinya juga menambahkan, dalam membahas program kerja di butuhkan peserta musyawarah untuk melakukan program-program yang akan dilaksanakan pengurus yang motivasi pemberdayaan anggota dalam kehidupan masyarakat seperti di bidang agama, ekonomi, pendidikan, politik dan lain sebagainya maka diharapkan nanti. Selain itu, kita tetap selalu utuh dan tidak akan terkotak-kotak.
Dalam kesempatan tersebut, Nababan berpesan agar Provinsi Maluku ini dapat berjalan dengan baik dan berlandaskan asas demokrasi karena siapapun yang terpilih menjadi ketua DPD Provinsi Maluku nanti, diharapkan dapat membuat perubahan terhadap kegiatan serta dapat menjadi motor penggerak bagi organisasi lainnya.
“Untuk itu kita sama-sama berperan aktif sehingga menjadi salah satu kekuatan bagi pembangunan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan,” pesannya.
Sementara itu, sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku, Dr. Abdul Haris mengatakan bahwa dengan melihat secara langsung situasi dan kondisi riil serta memperoleh data dan informasi tentang keberadaan nelayan dan berbagai permasalahannya yang dihadapi serta proses pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku, tentunya dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan organisasi HNSI dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat nelayan di Indonesia lebih khusus lagi di Provinsi Maluku.
