Pemerataan Guru Jadi Prioritas, Pemkab Aru Gelar Advokasi dan Sinkronisasi Pemetaan Pendidik Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal

oleh -

Dobo, Beritajar.com: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru terus memperkuat upaya pemerataan tenaga pendidik melalui kegiatan Advokasi dan Sinkronisasi Perhitungan serta Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Kegiatan yang diselenggarakan Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru ini berlangsung di Aula Gereja Bethel Dobo, Selasa (28/7/2026), secara resmi dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekda Aru, Adolof Pokar.

Terpantau, dalam kegiatan tersebut dihadiri jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, narasumber dari BKPSDM dan Bagian Organisasi Setda, serta para kepala sekolah TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Kepulauan Aru.

Dalam sambutannya, Adolof Pokar menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing. Menurutnya, salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan adalah tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, tersebar secara merata, serta sesuai dengan kebutuhan di setiap satuan pendidikan.

“Ketersediaan, distribusi, dan kualitas pendidik maupun tenaga kependidikan menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Karena itu, kegiatan advokasi dan sinkronisasi ini merupakan langkah strategis Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan berbasis data,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut memiliki tiga tujuan utama. Pertama, melakukan advokasi guna menyamakan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya data yang valid dan mutakhir sebagai dasar pengambilan kebijakan pendidikan.

“Kita tidak bisa merencanakan pembangunan pendidikan dengan baik tanpa data yang akurat. Data menjadi fondasi dalam setiap kebijakan yang akan diambil,” katanya.

Tujuan kedua adalah melakukan sinkronisasi perhitungan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan berdasarkan jumlah rombongan belajar, rasio guru dan peserta didik, serta beban kerja yang nyata di lapangan.

Sementara tujuan ketiga ialah melakukan pemetaan terhadap sebaran guru dan tenaga kependidikan guna mengetahui daerah yang mengalami kelebihan maupun kekurangan tenaga pendidik, baik pada sekolah negeri, swasta, satuan PAUD, maupun lembaga pendidikan nonformal dan kesetaraan.

Pokar mengakui bahwa hingga saat ini pemerataan guru masih menjadi tantangan di Kabupaten Kepulauan Aru. Masih terdapat sekolah yang kekurangan guru kelas, guru mata pelajaran tertentu, hingga tenaga administrasi. Sebaliknya, terdapat pula sekolah atau wilayah yang mengalami penumpukan tenaga pendidik.

“Melalui kegiatan ini kita berharap lahir rekomendasi yang objektif, adil, dan dapat ditindaklanjuti bersama sehingga penataan guru dan tenaga kependidikan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan,” ungkapnya.

Dirinya juga mengajak seluruh peserta agar mengikuti kegiatan dengan penuh tanggung jawab serta menyampaikan data secara jujur dan akurat. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antar jenjang pendidikan maupun antarwilayah perlu terus dibangun agar hasil sinkronisasi benar-benar menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan tenaga pendidik.

“Hasil dari kegiatan ini akan menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan serta penataan ASN, PPPK, maupun tenaga Non-ASN di sektor pendidikan,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Pokar menegaskan komitmen Pemkab Kepulauan Aru untuk terus mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui kolaborasi seluruh pihak.

“Pendidikan yang berkualitas tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, dan masyarakat agar layanan pendidikan semakin merata dan berkualitas bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Kepulauan Aru,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Aru, Sekretaris Dinas, pejabat administrator, pejabat fungsional umum dan fungsional khusus di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.