Dobo, Beritajar.com: Kabar mengejutkan datang dari sektor transportasi laut di Kabupaten Kepulauan Aru. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kepulauan Aru, Benony Liesal, secara terang-terangan mengakui bahwa dirinya telah bersurat ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menghentikan operasional Tol Laut di wilayah tersebut.
Pengakuan ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung panas di Gedung Sita Kena, Dobo, Selasa (24/2/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Aru, Fenny Silvana Loy, didampingi Wakil Ketua, Udin Belsigaway.
Di hadapan para wakil rakyat, Benony Liesal membenarkan langkah kontroversial tersebut. Namun, ada fakta unik yang terungkap dalam persidangan: surat permohonan penghentian program strategis nasional itu ternyata hanya dikirim melalui aplikasi pesan singkat.
“Saya sendiri yang menyurati Kementerian Perhubungan dan suratnya saya kirim melalui WhatsApp. Namun sampai kini memang belum ada balasannya,” ujar Benony di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
DPRD Mempertanyakan Dasar Kebijakan
Langkah sepihak ini memicu hujan interupsi dari anggota DPRD.
Mereka mempertanyakan alasan logis dan dasar hukum yang kuat di balik keputusan Bupati Aru melalui Kadishub untuk menghentikan Tol Laut. Pasalnya, di saat daerah lain di Indonesia Timur berjuang mendapatkan subsidi Tol Laut, Pemkab Aru justru memilih memutus program tersebut.
Data menunjukkan perbedaan harga logistik yang sangat mencolok: Tarif Tol Laut: Rp 8 Juta per kontainer. Sedangkan tarif Pelayaran Reguler (Temas): Rp 23 Juta per kontainer, sehingga selisih Rp15 Juta.
“Penghentian Tol Laut ini harus ada dasar yang kuat. Ini adalah program nasional yang sangat membantu masyarakat,” tegas salah satu anggota dewan.
Ancaman Lonjakan Harga Barang
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Dengki Tunggal, yang juga merupakan pelaku usaha, memberikan peringatan keras. Ia memastikan bahwa jika Tol Laut benar-benar berhenti, maka inflasi dan lonjakan harga barang di Kepulauan Aru tidak akan terhindarkan.
“Saya pastikan harga barang akan semakin meningkat tinggi. Keputusan ini sangat berisiko bagi daya beli masyarakat,” kata Dengki.
Kesiapan Infrastruktur Pelabuhan Diragukan
Terkait rencana Pemda untuk mengganti Tol Laut dengan memasukkan 3 hingga 4 maskapai pelayaran reguler baru seperti SPIL, Tanto, dan Meratus, Dengki Tunggal menilai hal itu mustahil dilakukan dalam waktu dekat.
“Mereka sudah pernah melakukan survei dan hasilnya terminal kita tidak memadai. Pemda punya lahan di mana untuk menampung kontainer dari lima pelayaran reguler? Saat ini lahan untuk Temas dan Pelni saja sudah sempit dan kewalahan. Menambah tiga pelayaran lagi itu sesuatu yang tidak mungkin secara teknis,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Aru masih menanti kepastian mengenai kelanjutan program Tol Laut, mengingat ketergantungan daerah kepulauan ini terhadap distribusi logistik yang murah dan terjangkau sangatlah tinggi.
