Jakarta, Beritajar.com: Kabupaten Kepulauan Aru kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2026 kategori Pratama yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia bersama BPJS Kesehatan.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Aru, Drs. Muhammad Djumpa, MSi dalam acara penganugerahan UHC Award Tahun 2026 yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Mengacu pada siaran pers BPJS Kesehatan, pada UHC Awards 2026 penghargaan diberikan kepada 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten/kota.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan bahwa capaian ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjamin hak dasar masyarakat terhadap layanan kesehatan.
“Hingga 31 Desember 2025, kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen. Angka ini telah melampaui target nasional dalam RPJMN 2025–2029,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan bahwa Program JKN merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
“Program JKN memastikan masyarakat tidak jatuh miskin hanya karena sakit. Dengan masyarakat yang sehat, akan tercipta bangsa yang makmur, sejahtera, dan unggul,” jelasnya.
Wabup Aru, Drs. Muhammad Djumpa menyampaikan, pencapaian UHC merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga partisipasi aktif masyarakat.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menerima Penghargaan Universal Health Coverage Awards Tahun 2026 kategori Pratama. Namun kami menyadari, capaian ini bukan titik akhir. Masih banyak yang harus disempurnakan agar layanan kesehatan benar-benar merata, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujar Djumpa.
