Dobo, BeritaJar.com: Wakil Bupati Kepulauan Aru Muin Sogalrey membuka Rapat Fasilitasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kepulauan Aru, Selasa (16/05/2023) di tribun lapangan Yos Soedarso Dobo.
Program Advokasi KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja yang digelar oleh BKKBN tersebut mengusung tema “Sapu Bersih Stunting Sampai Ujung Pulau “.
Wabup Sogalrey dalam sambutannya mengatakan bahwa ada 12 desa di Kabupaten Kepulauan Aru prevalensi stunting sangat tinggi.
“Dari hasil rapat koordinasi TPPS yang diselenggarakan di waktu lalu ditemukan ada terdapat 12 desa yang prevalensi stuntingnya tinggi,” ucapnya.
Menurutnya, kecamatan Aru Tengah merupakan kecamatan dengan kasus stunting yang tetap tinggi dari tahun ke tahun.
“Desa Tanah Miring merupakan desa yang dua tahun berturut-turut prevalensinya sangat tinggi diatas 80 % kasus dan Desa Gardakau dengan lonjakan kasus dari tahun 2022 ke 2023 tertinggi diantara 12 desa lokus stunting,” ungkapnya.
Sebagai Wakil Bupati sekaligus selaku Ketua Tim Audit Kasus Stunting di Kabupaten Kepulauan Aru, Sogalrey mengharapkan kepada Tim Audit dapat bekerjasama dengan masyarakat desa lokus audit dan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Aru.
“Saya harap tim audit dapat bekerjasama dengan masyarakat desa lokus dan berkoordinasi dengan BPS Aru untuk bekerja lebih giat dalam melakukan kajian dan analisis yang sungguh-sungguh dalam menemukan akar penyebab stunting dan menemukan alternatif penyelesaian terpilih guna mencegah munculnya kasus stunting yang baru di waktu yang akan datang,” ujar Sogalrey.
Wabup menyampaikan prevalensi stunting di Aru pada tahun 2022 dari hasil survey status gizi indonesia yakni sebesar 28,1 persen. Jumlah ini, lanjutnya harus diupayakan percepatan penurunan melalui dukungan yang nyata atau intervensi yang nyata dari kita semua sesuai bidang teknis dan peran kita di masyarakat.
Dirinya juga menjelaskan stunting adalah suatu kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dilatarbelakangi kekurangan gizi kronis memerlukan perbaikan kembali ketersediaan asupan gizi yang memadai.
“Dalam hal ini perlu dipetakan kebutuhan gizi khusus bagi balita untuk minimal waktu selama enam bulan hingga setahun kedepan, dan perlu diperhatikan baik dari segi jumlah dan kandungan bahan gizi untuk pemulihan, perbaikan dan pencegahan kekurangan asupan gizi pada ibu hamil, bayi dan balita,” tuturnya.
Disamping itu, mengkonsumsi bahan pangan setempat atau bahan pangan lokal yang bergizi dan bercita rasa perlu diprioritaskan penggunaanya.
“Sumber makanan yang berprotein tinggi seperti daging, ikan, cumi, udang, kepiting,telur serta bahan makanan pokok karbohidrat seperti ubi jalar, singkong, sagu, bahan buah lokal sepeti pisang, pepaya juga sayur mayur bayam, kangkung yang tersedia di sekitar kita. Bahan pangan lokal ini dapat dikelolah di setiap desa melalui peran Dapur Sehat Atasi Stunting oleh Tim Penggerak PKK di tingkat Desa/Kelurahan,” papar Sogalrey.
Selain itu, peran nyata yang sangat penting melalui pemeliharaan kesehatan menjadi fokus perhatian dalam upaya mencegah stunting, Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) warga masyarakat, serta menumbuh kembangkan pemahaman kesadaran dan kemauan untuk berperilaku hidup sehat dalam mencegah stunting.
Ditambahkan pula, kebutuhan pemenuhan gizi untuk tumbuh dan kembangnya janin, bayi dan balita adalah kebutuhan setiap hari, bukan dibutuhkan sesaat, atau seminggu sekali atau sebulan sekali.
Sogalrey mengharapkan peranan semua kita untuk mengkalkulasikan kebutuhan asupan gizi untuk setiap ibu hamil, bayi dan balita di setiap desa selama sehari untuk waktu selama enam bulan hingga satu tahun, serta menetapkan cara bagaimana menyediakan bahan pangan untuk setiap desa terutama desa lokus stunting.
Kemudian menetapkan kebutuhan layanan kesehatan seperti ketersediaan obat cacing, tablet tambah darah dan kebutuhan obat dasar lainnya untuk waktu selama enam bulan hingga satu tahun kedepan untuk setiap desa terutama desa-desa yang menjadi lokus stunting.
“Saya meminta dukungan nyata dari setiap kita baik dari pribadi, organisasi perangkat daerah,Tokoh Masyarakat, camat, TP PKK,Kepala Desa, Kepala Puskesmas untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Ar,” ajak Wabup dua periode ini.
