Dobo, BeritaJar.com: Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Letjen (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Kepulauan Aru, Kamis (13/04/2023).
Rahawarin mengatakan, dalam kunker di Aru untuk mendorong dan memperjuangkan kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan daerah perbatasan agar mendapatkan hak yang sama dalam pembangunan di wilayah perbatasan.
“Dalam Rakortekbang BNPP hanya ada satu usulan yang lolos yakni pembangunan jembatan di Moa MBD, dan sementara lainnya belum diakomodir. Olehnya, dalam kunjungan kerja ini untuk lakukan koordinasi dengan Pemda setempat agar bagaimana diperjuangkan sehingga dapat diakomodir di tahun depan,” ujarnya kepada wartawan di Cafe Gospel usai pertemuan bersama jajaran Pemkab Kepulauan Aru.
Rahawarin juga menyampaikan, pihaknya telah melakukan pertemuan bersama Pemkab Kepulauan Aru dan telah membicarakan banyak hal terkait pembangunan di daerah perbatasan.
“Tadi saya sudah ketemu dengan Wakil Bupati Muin Sogalrey dan banyak hal yang sudah kita bicarakan,” ucapnya.
Untuk wilayah Maluku, kata Rahawarin, yang masuk dalam kategori kabupaten di wilayah perbatasan ada lebih dari satu, sehingga dirinya merasa terpanggil sebagai anak Maluku yang di percayakan di BNPP untuk bagaimana dapat perjuangkan wilayah kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Kepulauan Aru, KKT, Malra dan MBD memperoleh hak yang sama mendapatkan pembangunan di wilayah perbatasan dalam meningkatkan pembagunan di daerah.
“Untuk itu, dengan hadirnya kita di sini, kita akan perjuangkan agar kabupaten lainnya seperti Kabupaten Kepulauan Aru, KKT, Malra memperoleh hak yang sama dalam pembagunan di wilayah perbatasan,” ungkapnya.
Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP ini juga menambahkan, dirinya akan memperjuangkan Kepulauan Aru sama dengan Maluku Tenggara sebelumnya, dimana mendapatkan anggaran pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kei Besar.
“Jadi hal yang sama pula akan kita perjuangkan di wilayah perbatasan lainnya, seperti di Aru, MBD dan KKT, sehingga pemerintahan yang ada di wilayah perbatasan juga mendapatkan kesempatan pembangunan yang sama dengan wilayah perbatasan lainnya di Indonesia,” jelas Rahawarin.
