Dobo, BeritaJar.com: Setelah melakukan aksi demo beberapa hari di kota Dobo dan kantor Bupati maupun gedung DPRD, Bupati dr. Johan Gonga akhirnya mau bertemu dengan para pendemo yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Aru, Selasa (15/11/2022).
Pantauan media ini, setelah massa aksi berorasi di depan kantor Bupati dengan tuntutan yang sama, yaitu PLT Sekda maupun Sekda Difinitif harus Anak Adat Aru, tidak lama kemudian Bupati meminta beberapa perwakilan dari Aliansi Masyarakat Adat Aru untuk melakukan Audiens bersama Bupati di ruang kerjanya.
Pertemuan tertutup tanpa awak media itu, diketahui dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Aru Muin Sogalrey, Kepala BKPSDM Aleksander Tabela, Kabag Hukum Setda Aru, para Staf Ahli dan Asisten Setda serta sejumlah pejabat lainnya.
Usai melakukan Audiens bersama kurang lebih sekitar 30 menit, perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Aru meninggalkan ruangan kerja Bupati dan menyampaikan kepada Massa Aksi untuk membubarkan diri dengan tertib, pasalnya keinginan mereka bertemu dengan Bupati dan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan selama ini sudah terealisasi.
Penanggung jawab aksi, Gustap Orun yang dikonfirmasi wartawan soal hasil Audiens bersama Bupati menyampaikan bahwa dirinya tidak banyak bicara dan hanya menyampaikan tuntutan mereka.
Selain itu lanjutnya, Bupati mengaku telah mengusulkan 3 nama Anak Aru sebagai Calon Sekda.
Kendati demikian, menurut Orun, Bupati tidak terbuka soal siapa-siapa nama dari ketiga Calon PLT Sekda yang diusulkan itu, karena merupakan rahasia birokrasi yang tidak bisa dibuka secara umum.
“Kami sangat memahami tujuan pak Bupati. Memang ini merupakan rahasia kerja birokrasi yang tidak bisa dibuka untuk umum, namun yang terpenting bagi kami adalah siapapun akan di tunjuk menjadi Sekda atau PLT Sekda adalah Anak Adat Aru,” jelasnya.
Bupati juga, kata Orun meminta kepada masyarakat Aru untuk tetap tenang dan mempercayakan proses Jabatan Sekda Aru ini kepada dirinya selaku Kepala Daerah.
Terpisah, Kordinator Aksi Johan Djamanmona kepada wartawan mengaku bahwa pihaknya sangat menghargai apa yang telah menjadi kebijakan Bupati, namun aksi mereka tidak akan berhenti sampai disitu.
Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Aru, tambahnya akan terus melakukan Aksi Mimbar Bebas pada sejumlah titik di Kota Dobo sebagai bentuk pengawalan terhadap proses tersebut hingga PLT Sekda atau Sekda yang ditunjuk adalah benar-benar Anak Adat Aru.
“Aksi ini juga sebagi bentuk dukungan kepada Pak Bupati dengan kebijakannya, beliau adalah orang tua kami, bapak kita semua, untuk memutuskan sesuatu yang terbaik untuk negeri ini,” ujar Djamanmona.
Sebelumnya, Colin Leppuy salah satu tokoh pemuda Aru juga mengatakan telah terjadi polemik dimana jabatan sekda telah ditetapkan jauh sebelumnya oleh oknum-oknum pemangku kepentingan di daerah ini, padahal sesuai undang-undang otonomisasi, maka daerah wajib menentukan para pemimpinnya, baik di lingkup OPD maupun jabatan struktural lainnya.
“Terjadi polemik di kabupaten ini, di mana jabatan sekda sudah di di tetapkan oleh orang -orang yang mempunyai kepentingan di negeri ini. Padahal sesuai dengan undang-undang otonomisasi, daerah dapat menentukan para pemimpin OPD dan jabatan struktural lainnya,” ucapnya.
Menurut Leppuy, jika dalam penentuan jabatan sekda tersebut tidak sesuai dengan kemampuan maka sudah barang tentu daerah ini tidak akan berkembang.
” Jika kita salah menentukan seseorang untuk menduduki jabatan sekda maka kita tidak akan berkembang, sebab jabatan sekda merupakan salah satu jabatan yang mengatur keuangan daerah dan kemajuan daerah tersebut. Saat ini pemerintah kabupaten kepulauan Aru di berikan suatu predikat yaitu disclaimer keuangan daerah, karena tidak mampu seorang Sekda dalam pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya mengakhiri.
