Dobo, BeritaJar.com: Sejumlah pedagang di kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru melakukan aksi demo menolak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Kamis (22/7/2021).
Aksi demo oleh ibu-ibu pedagang di pasar dan pedagang asongan di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo ini, berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dan di terima langsung oleh Ketua DPRD Aru, Udin Belsigaway dan anggota DPRD lainnya.
Para pendemo merasa kecewa dengan pemberlakuan PPKM yang mengakibatkan mereka tidak dapat melakukan aktifitas berjualan dengan baik dan berimbas pada kebutuhan hidup sesehari.
“Anak-anak kami masih memerlukan biaya untuk makan, sekolah dan lainnya, dan itu di dapat dari kami berjalan dipasar dan Pelabuhan, namun kini di batasi lalu kami mau kasih makan, kasih sekolah anak dengan biaya apa,” teriak ibu Aca Arloy di depan gedung DPRD.
Selain itu, mereka juga mengharapkan agar aparat yang melakukan tugas di lapangan jangan perlakukan masyarakat seperti binatang yang harus di pukul dan lainnya.
Di tempat yang sama, ibu Yoke meminta tolong agar tindakan seperti itu jangan dilakukan di lapangan karena bukan merupakan suatu edukasi bagi masyarakat. “Mestinya sosialisasi PPKM itu yang harus di lakukan secara maksimal, sehingga kami mengetahui dengan baik. Karena kami orang-orang dengan pendidikan yang rendah ini yang hanya berjualan demi menyambung hidup keluarga kami dari hari ke hari,” ketusnya.
Olehnya, dirinya minta tolong agar Pemerintah dan Tim Gugus Covid-19 Kepulauan Aru dapat melihat kondisi masyarakat kecil ini. “Karena kami sangat sengsara,” ungkapnya lagi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kepulaun Aru, Udin Belsigaway mengatakan bahwa terkait dengan vaksinasi dan PPKM merupakan program Nasional dan berdasarkan Instruksi Presiden yang dilakukan secara Nasional di seluruh daerah.
“Terkait dengan persoalan yang disampaikan ini, saya akan meminta ketua Tim pansus covid-19 DPRD Aru untuk segera mengundang tim gugus covid-19 Aru untuk membicarakan hal ini,” katanya.
Dikatakan, awalnya virus ini masuk di Aru, dirinya tidak percaya, namun ketika ada saudaranya yang kena, maka sampai kini Ia percaya bahwa virus ini ada.
“Olehnya, saya harapkan agar program PPKM dan vaksinasi ini dapat di jalani dengan baik oleh kita semua,” jelas Belsigaway.
“Sekali lagi saya tegaskan, dalam waktu dekat, kami (DPRD) akan panggil tim gugus covid-19 untuk membicarakan hal ini, terutama sosialisasi terus di lakukan dan di tingkatkan sehingga seluruh masyarakat tahu dengan baik,” tegasnya.
Belsigaway juga meminta agar dalam pelaksanaan penertiban/sweping yustisi agar dijalankan dengan cara yang humanis dan tidak dengan kekerasan.
Selain Ketua DPRD, Husein Tuborpon selaku Ketua Pansus covid-19 DPRD Aru, pada kesempatan yang sama juga mengatakan bahwa pansus tersebut di bentuk untuk melakukan pengawasan sesuai instruksi dari Mendagri terkait PPKM.
Menurutnya, tugas pansus yakni penanganan covid-19 dan dampak dari penerapan PPKM itu sendiri. Sehingga tambah Tuborpon, apa yang disampaikan oleh ibu-ibu akan di bicarakan.
“Karena dampak dari penerapan PPKM ada bantuannya kepada yang terdampak, jadi kita tunggu aturannya sehingga itu dapat di jalankan,” tutupnya.
