Dobo, Beritajar.com: Rapat Pleno DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Aru belum menghasilkan keputusan terkait pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda). Forum yang digelar di Cafe Gospel, Dobo, Selasa (27/10/2026) itu belum memenuhi kuorum.
Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kepulauan Aru, M. Djamil Divinubun kepada wartawan usai rapat.
Divinubun menegaskan, waktu pelaksanaan Musda belum dapat dipastikan. Sesuai Surat Keputusan Plt, salah satu tugas utamanya adalah menjalankan roda organisasi, dan Musda menjadi bagian penting yang harus dilaksanakan, namun waktunya belum diputuskan oleh Ketua Umum.
“Bukan karena kita tidak punya kesempatan, tetapi secara organisatoris forum pertemuan kali ini belum memenuhi forum untuk pengambilan keputusan,” ucapnya.
Menurutnya, pleno kali ini hanya bersifat konsolidasi internal terkait kepengurusan yang ada. Fokusnya adalah mengabsensi kepengurusan dan mendata kehadiran.
Dari 76 pengurus yang seharusnya hadir, yang hadir hanya sekitar 25 persen. Dengan kondisi tersebut, ia tidak berani memaksakan untuk melahirkan keputusan, termasuk pembentukan Panitia Musda.
“Secara teknis dari 76 orang yang hadir tadi hanya 25 persen, sehingga saya tidak memberanikan diri sesuai aturan organisasi, tidak bisa memaksakan keadaan untuk harus melahirkan sebuah keputusan dalam hal ini pembentukan Panitia Musda,” jelasnya.
Divinubun juga menjelaskan bahwa kepanitiaan Musda sebelumnya yang dipimpin Luthfi Thunggal selaku mantan ketua, secara hukum sudah tidak dapat dipertahankan. Produk hukum baru telah membatalkan keputusan sebelumnya.
“Sehingga itu dibatalkan sambil kita berkonsolidasi lebih lanjut,” katanya.
Untuk itu, dalam rapat disepakati akan dilakukan revitalisasi kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Aru. Langkah ini dilakukan untuk merekrut pengurus guna mengisi formasi-formasi kosong yang ada, sambil menunggu persetujuan dari DPD I.
“Dalam rapat tadi sudah disepakati akan ada revitalisasi kepengurusan. Konsolidasi teman-teman di sini untuk merekrut pengurus untuk mengisi formasi-formasi kosong dan seberapa cepat juga DPD I menyetujui revitalisasi ini,” ungkapnya.
Terkait status mantan ketua yang saat ini dinonaktifkan dari organisasi, Divinubun menyebut yang bersangkutan telah berlapang dada menerima keputusan tersebut.
Bahkan, lanjutnya, mantan ketua (Lutfhy-red) tersebut tetap hadir dan memberikan masukan kepada Plt Ketua untuk menjadi perhatian dalam menjalankan roda organisasi Golkar di Aru.
Mengenai hak memilih dan dipilih bagi mantan ketua yang dinonaktifkan, Divinubun enggan menjelaskan secara rinci karena dinilai sensitif dan berpotensi menimbulkan konflik internal. Pihaknya masih akan berkonsultasi dengan bidang keorganisasian.
“Soal hak memilih, ini pertanyaan yang sensitif, bisa menimbulkan konflik. Jadi beta masih berkonsultasi dengan bidang keorganisasian. Kita tidak bisa secara teknis menjelaskan itu,” tuturnya.
Dirinya berharap, dalam waktu yang tidak terlalu lama, proses revitalisasi kepengurusan dapat terwujud dan memenuhi kuorum sehingga Musda dapat segera dilaksanakan.
“Harapannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, semua ini bisa dilewati, revitalisasi bisa diwujudkan, dan kita kuorum untuk pengambilan keputusan sehingga Musda akan kita laksanakan,” pungkas Divinubun.