Dobo, Beritajar.com: Kapal harus kembali sandar dan bongkar di Dobo. Itu menjadi kunci utama untuk menghidupkan kembali perekonomian masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang terpuruk akibat kebijakan transhipment atau bongkar muat di tengah laut.
Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru, Hans Djerol, kepada wartawan di kantornya, Kamis (8/10/2026).
Menurutnya, hasil kajian yang ditugaskan Bupati Kepulauan Aru pada tahun 2025 lalu tentang dampak transhipment menunjukkan angka yang sangat signifikan. Jika seluruh kapal kembali sandar dan bongkar di darat, perputaran uang di masyarakat Aru bisa mencapai lebih dari Rp200 miliar per tahun.
“Waktu tahun 2025 kemarin kami ditugaskan Pak Bupati untuk membuat kajian tentang dampak transhipment terhadap perekonomian daerah. Nah ternyata setelah kami hitung-hitung, kalau kapal sandar, semua sandar, itu uang yang beredar di masyarakat sekitar 200 miliar lebih selama setahun,” ungkap Djerol.
Sebaliknya, ketika kapal tidak sandar di Dobo, dampaknya sangat dirasakan pelaku usaha kecil dan menengah. Djerol menyebut pihaknya telah melakukan testimoni langsung ke lapangan.
“Kami buat testimoni ke ojek laut, ojek darat, mama-mama di pasar, pedagang lontong, karaoke-karaoke, mama di kebun dan rata-rata dari mereka itu pendapatannya di bawah 60-70 persen itu berkurang. Artinya memang dampak dari kapal tidak sandar itu perekonomian terutama usaha-usaha kecil menengah ini dia turun,” jelasnya.
Kondisi ini juga berimbas langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Aru. Djerol membeberkan, sebelum kebijakan kapal tidak sandar diberlakukan, PAD dari sektor perikanan mampu mencapai Rp27 miliar per tahun. Namun kini anjlok drastis.
“Sekarang 1 miliar, tahun kemarin itu 1 miliar 5 juta atau begitu, 1 miliar lebih sedikit saja. Jadi dari 27 turun,” tegasnya.
Pemerintah daerah, kata Djerol, sebenarnya sudah berupaya memperbaiki kondisi tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Namun Perda tersebut tidak akan efektif tanpa kehadiran kapal di darat.
“TPI tidak akan bisa beroperasi kalau kapal tidak sandar. Jadi kapal sandar dulu supaya TPI bisa beroperasi,” ujarnya.
Terkait langkah ke depan, Djerol menjelaskan bahwa poin dari rapat lintas sektor yang digelar sehari sebelumnya adalah menyatukan persepsi dan kesiapan semua stakeholder. Mulai dari TNI Angkatan Laut, Polres Kepulauan Aru, Pertamina, penyedia jasa kontainer, hingga kelompok nelayan dan masyarakat umum diundang untuk dimintai pendapat.
Pihaknya juga bersyukur atas upaya Bupati Kepulauan Aru yang terus mendorong hadirnya alternatif transportasi untuk membuka isolasi daerah.
“Kita bersyukur beberapa upaya dari Pemda, Bapak Bupati beberapa waktu ini untuk mendatangkan beberapa alternatif transportasi, baik itu maskapai penerbangan maupun transportasi laut, tol laut juga sedang diupayakan untuk kembali lagi,” kata Djerol.
Dengan kembalinya kebijakan kapal sandar di Dobo dan dukungan konektivitas transportasi, Djerol optimistis kapasitas tampung hasil perikanan dan hasil bumi masyarakat Aru untuk dikirim ke luar daerah akan kembali tersedia.
“Dengan demikian, rantai ekonomi dari hulu ke hilir akan kembali bergerak dan kesejahteraan masyarakat Aru dapat pulih kembali,” kuncinya.