Dobo, Beritajar.com: Angka stunting di Kabupaten Kepulauan Aru masih tinggi dan menjadi perhatian serius. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerissa, yang juga Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Maluku, turun langsung ke Dobo memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting sekaligus membuka Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKS-TTB).
Rakor berlangsung di Aula Lantai 2 BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru, Senin (5/10/2026).
Hadir Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, jajaran perangkat daerah lintas sektor, serta unsur TP PKK Provinsi dan Kabupaten.
12 perangkat daerah yang terlibat yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PMD, Bapelitbang, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Dukcapil, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Kementerian Agama, dan Satpol PP.
Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru, Claudia Imarisa Kaidel menyampaikan pantun selamat datang dan apresiasi atas kehadiran Ketua TP PKK Provinsi. Menurutnya, kehadiran Maya Baby Lewerissa menjadi penyemangat bagi seluruh pemangku kepentingan di Aru.
Ia memaparkan, stunting masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kepulauan Aru tercatat 37,6 persen. Data aplikasi pencatatan gizi tahun 2025 di angka 26,73 persen, sementara data 2026 hingga saat ini mencapai 30,49 persen.
“Ini menunjukkan bahwa stunting bukan hanya urusan Dinas Kesehatan, tetapi urusan kita bersama sebagai lintas sektor,” ucapnya.
Kaidel mengingatkan target nasional tahun 2029 yakni stunting 14,2 persen dan wasting 5 persen. Pencapaian itu membutuhkan kerja bersama, koordinasi kuat, dan intervensi terpadu mulai dari keluarga hingga pemerintah daerah.
Melalui GKS-TTB, TP PKK mendorong penguatan gerakan keluarga sehat di masyarakat. Keluarga sehat dimaknai sebagai keluarga yang peduli pemenuhan gizi, kebersihan dan kesehatan, sekaligus siaga menghadapi potensi bencana. Hal ini relevan bagi Aru sebagai wilayah kepulauan yang rentan bencana.
Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru menegaskan peran masing-masing perangkat daerah:
Dinas Kesehatan memperkuat pelayanan Posyandu dan antenatal care (ANC), pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita gizi kurang, serta penanganan gizi buruk.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memastikan remaja putri SMP dan SMA rutin konsumsi tablet tambah darah setiap minggu, edukasi gizi di sekolah, serta menjadikan PAUD sebagai pintu masuk deteksi dini stunting.
Dinas PMD memastikan dana desa mendukung operasional Posyandu dan Dasawisma.
Bapelitbang memprioritaskan perencanaan program penurunan stunting dan ketepatan anggaran.
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB mengawal 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan pendewasaan usia perkawinan.
Dinas Dukcapil memastikan balita tercatat by name by address dan memiliki NIK agar intervensi tepat sasaran.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan mencegah perkawinan anak agar anak perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dan sehat sebelum berkeluarga.
Kementerian Agama membina calon pengantin agar siap kesehatan melalui KUA dan penyuluhan.
Dinas Perumahan dan Permukiman bersama PUPR menyediakan akses air bersih, sanitasi aman, jamban sehat, dan rumah layak huni.
Dinas Sosial memastikan data DTKS, PKH, dan bantuan pangan tepat sasaran bagi keluarga berisiko stunting.
Satpol PP menegakkan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta mendukung edukasi dan pengawasan lapangan.
“Jika 12 instansi terkait ini kokoh, maka GKS-TTB akan berhasil. PKK siap berada di tengah sebagai penggerak keluarga di lapangan, mulai dari Dasawisma hingga kabupaten,” tegas Kaidel.
Rakor menjadi ruang memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus meningkatkan cakupan intervensi kesehatan.
Pada kesempatan itu, Ketua TP Posyandu Provinsi Maluku juga menyerahkan bantuan kepada TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru.
Usai Rakor, agenda dilanjutkan pembinaan kelembagaan PKK, peluncuran Sekolah Lansia Angkatan II di Kelurahan Siwalima dan pelantikan pengurus KORMI Kabupaten Kepulauan Aru.
Direncanakan pada Selasa (6/10/2026), rombongan meninjau Posyandu dengan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa Wokam dan Posyandu Bina Mitra, serta menghadiri pelantikan pengurus Dekranasda dan Wanita Islam Kabupaten Kepulauan Aru.
