Dobo, Beritajar.com: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kepulauan Aru sempat mengalami penghentian sementara distribusi pada Selasa (2/6/2026) akibat kendala teknis serta belum terpenuhinya jumlah data penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN).
Koordinator BGN Wilayah Kepulauan Aru, Jordan Samloy, kepada wartawan, Rabu (3/6/2026), menjelaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memenuhi sejumlah persyaratan operasional sebelum dapat menjalankan program MBG, mulai dari ketersediaan bangunan operasional, peralatan pendukung, hingga fasilitas mess bagi petugas.
“Di dalam skema program ini, investor atau penyelenggara harus menyiapkan bangunan SPPG, peralatan, serta mess. Jika salah satu belum tersedia, maka belum bisa dinyatakan siap beroperasi. Itu sudah menjadi komitmen dan tertuang dalam petunjuk teknis maupun aturan pelaksana lainnya,” ujar Samloy.
Menurutnya, penghentian sementara distribusi MBG terjadi setelah adanya arahan dari pimpinan BGN terkait evaluasi terhadap daerah yang belum memenuhi standar jumlah penerima manfaat, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dalam surat edaran tersebut, daerah yang belum memenuhi target berpotensi dikenakan status suspend atau penghentian sementara operasional. Namun, kemudian diberikan kelonggaran hingga hari Jumat untuk melakukan penyesuaian.
Meski demikian, pemberitahuan tersebut diterima pada malam hari sehingga berdampak pada proses pengadaan bahan baku yang sudah tidak memungkinkan dilakukan secara optimal.
“Kalau informasi diterima terlalu malam, pemesanan bahan baku menjadi sulit. Bahan yang seharusnya masuk sore hari akhirnya terlambat hingga tengah malam. Ini berpengaruh pada proses produksi dan distribusi makanan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi geografis Kepulauan Aru juga menjadi tantangan tersendiri karena ketersediaan bahan pangan seperti sayur, ikan, dan kebutuhan segar lainnya tidak selalu mudah diperoleh dalam waktu singkat.
Akibat kendala tersebut, distribusi MBG tidak dapat dilaksanakan pada Selasa lalu. Namun program kembali berjalan pada Rabu dan direncanakan berhenti sementara pada Kamis dan Jumat sambil menunggu keputusan lanjutan dari Direktorat Pemantauan dan Evaluasi BGN.
“Untuk hari ini kami operasional, tetapi Kamis dan Jumat belum ada pembagian lagi sampai ada edaran atau keputusan terbaru dari pimpinan. Kalau sudah ada, pasti akan kami informasikan kembali,” katanya.
Selain persoalan teknis, BGN Aru juga masih menghadapi kendala dalam pendataan kelompok penerima manfaat kategori ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pihaknya telah berkoordinasi dengan puskesmas dan BKKBN, namun jumlah data yang tersedia masih belum memenuhi kebutuhan program.
“Kami sudah bersurat ke puskesmas dan berkoordinasi dengan BKKBN, tetapi data yang dibutuhkan masih belum mencukupi sesuai arahan pimpinan. Karena itu kami terus melakukan pendataan langsung di lapangan,” ungkap Samloy.
Kendala lain juga terjadi di sejumlah wilayah sekitar kopi kopi dan sekitarnya yang terdampak situasi konflik. Menurut Samloy, kader Posyandu di wilayah tersebut belum berani mengambil keputusan untuk menerima dan mendistribusikan MBG kepada masyarakat.
“Beberapa wilayah sekitar Kopi-kopi belum bisa terlayani karena kader Posyandu tidak berani mengambil tindakan. Mudah-mudahan situasi segera damai sehingga proses pendataan dan distribusi kepada penerima manfaat bisa berjalan normal kembali,” tutupnya.
Program MBG merupakan salah satu program nasional yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi peserta didik dan kelompok rentan, melalui penyediaan makanan bergizi yang terstandar di seluruh daerah Indonesia
