Dobo, Beritajar.com: Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, angkat bicara secara tegas mengenai polemik efektivitas program Tol Laut di wilayahnya.
Dalam keterangan resminya kepada awak media di ruang kerjanya pada Jumat (6/3), Bupati mengungkapkan adanya ketimpangan sistemik dan permainan oknum pengusaha yang menyebabkan manfaat subsidi triliunan rupiah dari pemerintah pusat belum menyentuh masyarakat kecil.
Kaidel menjelaskan bahwa Tol Laut adalah program mulia pemerintah pusat untuk memangkas kesenjangan harga (disparitas) antara pusat dan daerah, khususnya wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Ia memaparkan angka subsidi yang fantastis: pemerintah menyubsidi sekitar Rp 15 juta per kontainer. Dengan kuota ratusan kontainer per tahun, total subsidi mencapai angka Rp 20 miliar.
“Pemerintah ini sebenarnya baik sekali. Tujuannya agar harga barang di Aru sama dengan di pusat. Namun kenyataannya, selama 10 tahun ini, banyak yang bilang Tol Laut tidak bermanfaat. Jujur saja, memang begitu kenyataannya karena sistemnya dimanfaatkan oknum,” ujar Bupati.
Bupati menyoroti ketidakjujuran dalam distribusi barang. Saat ini, dalam satu kapal terdapat dua jenis muatan: kontainer subsidi (Tol Laut) dan kontainer reguler. Masalah muncul ketika barang yang sama masuk ke toko, pengusaha cenderung memukul rata harga tinggi mengikuti harga reguler, alih-alih menurunkan harga barang yang disubsidi.
Selain itu, ditemukan modus manipulasi kuota pada aplikasi SiTolLaut. Ia mencontohkan bahwa satu toko maksimal dapat lima kontainer. Tapi ada oknum yang nakal, satu orang bikin lima perusahaan berbeda supaya bisa kuasai semua kuota. “Akhirnya yang lain tidak kebagian, dan dia sendiri yang mengatur harga pasar,” ujarnya.
Merespons hal ini, Bupati Kaidel telah mengeluarkan edaran teknis untuk mengatur ulang distribusi kuota secara merata. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi monopoli oleh satu atau dua pengusaha besar.
Beberapa poin langkah strategis yang akan diambil antara lain pemerataan kuota, wajib Tol Laut untuk Sembako dan Pengawasan Ketat (Survei Lapangan).
Dengan nada tegas, Bupati menyatakan lebih baik menghentikan program Tol Laut jika hanya menjadi ladang keuntungan pribadi bagi segelintir oknum dan justru membebani negara tanpa dampak bagi rakyat.
“Kalau Tol Laut ini tidak bisa dikendalikan oleh Pemerintah Daerah dan hanya menguntungkan oknum, saya lebih baik usulkan ke Kementerian Perhubungan untuk dihentikan saja. Tol Laut harus jadi berkat bagi rakyat Aru, bukan jadi beban karena salah dimanfaatkan,” pungkasnya.
Persoalan ini kini menjadi sorotan tajam, dan publik menunggu langkah nyata Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam menertibkan para “pemain” kuota demi turunnya harga kebutuhan pokok di bumi Jargaria.