Dobo, Beritajar.com: Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Sita Kena, Dobo, Selasa (24/2), mendadak panas. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Kepulauan Aru, Bernadus Atdjas, secara mengejutkan mengaku tidak tahu-menahu mengenai kebijakan penghentian program strategis nasional Tol Laut di wilayahnya.
Pernyataan ketidaktahuan ini terlontar setelah Atdjas dihujani pertanyaan bertubi-tubi oleh anggota DPRD Aru terkait kelangkaan logistik yang mulai melanda masyarakat.
Di hadapan Ketua DPRD Fenny Loy dan Wakil Ketua Udin Belsegaway, Atdjas berkali-kali menegaskan bahwa urusan penghentian rute kapal bukanlah ranah instansinya.
“Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak tahu-menahu dengan adanya penghentian Tol Laut. Kewenangan Disperindag hanya sebatas mengetahui isi di dalam kontainer. Terkait rute dan jalur pelayanan, itu ada di Dinas Perhubungan,” dalih Atdjas.
Padahal, secara teknis Disperindag telah mengajukan usulan kelanjutan program pada November 2025. Namun, proses tersebut mandek secara daring pada sistem PI (Persetujuan Impor) yang memerlukan penandatanganan pakta integritas.
Ketidaktahuan Kadis Perindag ini memicu reaksi keras dari legislator Ingke Wisma. Ia menyoroti pernyataan Bupati Aru yang menyebut Tol Laut tidak memberikan manfaat selama 10 tahun terakhir.
“Masyarakat butuh jawaban rasional. Apa dasar kuat Bupati menghentikan ini secara sepihak? Sangat disayangkan, Kadis Perindag sendiri saja tidak tahu, lalu bagaimana masyarakat bisa paham?” cecar Ingke.
Legislator lainnya, Thomas Anmama membeberkan fakta pahit yang mulai dirasakan warga sejak awal Februari 2026. Menurutnya, penghentian sepihak ini terbukti langsung memukul kantong rakyat kecil.
Dikatakan, berdasarkan data lapangan per 5 Februari 2026, telah terjadi kelangkaan dan kenaikan harga barang yang signifikan yang mana Beras Premium (25kg) yang semula Rp390.000, kini melonjak ke kisaran Rp420.000 – Rp435.000.
Kemudian ayam potong juga mengalami kenaikan rata-rata Rp6.000 hingga Rp15.000 per ekor. Kemudian kebutuhan lain seperti minyak goreng dan sembako lainnya mulai sulit didapat dengan harga normal.
“Tol Laut itu ada untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Jangan hanya bilang tidak ada manfaat lalu dihentikan tanpa solusi,” tegas Thomas.
Tak hanya itu, kritik paling pedas datang dari fraksi PKN, Laganti Hutandjala. Ia menyemprot pihak eksekutif yang hanya berlindung di balik klaim stok beras yang cukup.
“Masyarakat di daerah ini bukan hanya makan beras, banyak kebutuhan pokok lain yang harus didatangkan dari luar daerah. Kalau logistiknya mahal karena Tol Laut distop, rakyat kecil yang paling menderita,” ujar Laganti dengan nada tinggi.
RDP yang juga dihadiri Plt Kadis Perhubungan Benony Liesal dan Kabag Perekonomian Setda Aru, Williem Gainaugasiray ini berakhir dengan tanda tanya besar bagi masyarakat Aru.