Dobo, Beritajar.com: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku menyebut pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih carut-marut. Penilaian itu menyusul rentetan keracunan masal akibat pelaksanaan program pemerintah pusat tersebut.
“Masalah yang terjadi yang kaitan dengan MBG di seluruh tempat, bahkan di kota Ambon juga ada yang keracunan. Olehnya itu, secara Nasional Ombudsman ada lagi melakukan monitoring dan evaluasi (Monev ) terhadap pelaksanaan MBG ini,” ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamat kepada media ini, Kamis (18/9/2025) di Aru.
Dikatakan, Ombudsman secara aktif melakukan monev program MBG di berbagai daerah kabupaten kota di Maluku dengan melakukan uji petik dan pengawasan langsung ke dapur dan lokasi distribusi.
“Monev ini bertujuan untuk memastikan program berjalan sesuai standar, mencegah maladministrasi, memastikan keamanan dan kualitas pangan, serta mendorong inovasi dan keberlanjutan program melalui penyampaian rekomendasi perbaikan kepada pemerintah,” katanya.
Selain itu, kata Slamat hingga saat ini sistem pendistribusian di lapangan masih belum jelas, dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) juga dipertanyakan.
“Sampai hari ini untuk SOP pelaksanaan MBG itu belum ada. Seperti penyediaan, siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Jadi kejadian keracunan ini dalam rangka untuk perbaikan ke depan,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, ia menilai kalau misalnya perbuatan itu mengarah kepada tindak pidana, bisa diarahkan ke tindak pidana. “Tetapi selama itu maladministrasi itu bisa diperbaiki,” terang Ombudsman.
Ia juga mengaku ombudsman sangat prihatin sekali terhadap terjadinya pelaksanaan MBG, kemudian terjadi keracunan di mana-mana. Olehnya itu, kedepan harus dilakukan suatu pencegahan yang cukup supaya hal ini tidak boleh terulang lagi.
Ditambahkan pula, MBG ini adalah suatu program pemerintah yang mesti didukung, karena program tersebut dalam rangka memperbaiki Gisi anak dan mencegah stunting.
“Apapun yang terjadi itu harus didukung dan ini juga baik untuk memperbaiki gizi masyarakat dan menjaga stunting. Dan dampaknya bukan hari ini tapi 10 sampai 20 tahun ke depan. Olehnya itu, ombudsman sangat mengharapkan supaya MBG ini tetap berjalan,” pintah Slamat.