Dobo, Beritajar.com: Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Dobo, Marko Karelau mengimbau masyarakat di Kepulauan Aru agar tidak termakan isu murahan yang sementara beredar saat ini.
“Himbauan untuk seluruh masyarakat Aru terlebih khususnya anak muda Aru agar tidak terbawa isu-isu murahan yang sementara di mainkan oleh pihak-pihak tertentu,” kata Karelau dalam rilisnya yang diterima media ini, Senin (15/9/2025).
Ia menilai, bijaknya kita lebih fokus mengawal pemerintahan sekarang dengan tenang dan nalar kritis yang sifatnya membangun.
“Kini suda waktunya kita dukung jalannya pemerintahan ini sambil tetap berani memberikan kritik. Kalau ada kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat Aru, dari pada kita terjebak dalam isu-isu murahan yang sementara di mainkan oleh pihak-pihak tertentu,” ujarnya.
Karelau mengajak alangkah baiknya kita bersama menjaga sekaligus mendukung penuh setiap pembangunan yang sementara berjalan.
Sementara terkait isu dugaan korupsi yang sementara digoreng oleh pihak-pihak tertentu terhadap Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel yang kembali ramai diperbincangkan publik, Karelau menilai hanya pengalihan isu semata.
“Saya menilai isu tersebut bukan fakta hukum pada Pilkada Aru 2020. Isu itu sempat dimainkan, namun tidak terbukti dan Kaidel tetap lolos pencalonan,” ungkapnya.
“Setelah Pilkada usai, isu itu hilang. Menjelang Pilkada 2024, tudingan yang sama kembali muncul, tapi kembali terbantahkan karena Kaidel berhasil menang hingga pada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) pun, isu itu tidak memengaruhi hasil akhir,” beber Karelau lagi.
Selain itu menurutnya, isu ini hanya sengaja diciptakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencoba menggulingkan Timotius Kaidel dalam setiap perhelatan Pilkada.
Dirinya juga menambahkan, hal tersebut sarat politik karena didalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada kata terindikasi tidak sesuai dan tidak sesuai dengan standar lembaga auditor BPK.
“Audit BPK itu harus pasti dan terang benderang, ini menunjukan ada dugaan konspirasi yang di buat untuk mencegah calon dan mencemarkan supaya timbul multitafsir di masyarakat dan penegak hukum. Disamping itu, hal ini pernah disidangkan di internal BPK/kantor BPK di Waiheru,dan pada waktu itu minta maaf, atas keteledoran yang di buat dan merekomendasikan kepada inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru untuk mengaudit ulang temuan ini karena dianggap tidak sesuai SOP,” jelas Karelau.
Olehnya, ia menegaskan tetap memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Bupati Timotius Kaidel dan Wakil Bupati Mohamad Djumpa.
Karena menurutnya, arah kebijakan pemerintah harus dikawal bersama, bukan dipolitisasi dengan isu yang bisa memecah belah masyarakat.
“Korupsi memang musuh bersama. Itu pengkhianatan terhadap kesejahteraan rakyat. Tapi jangan sampai isu korupsi justru dipakai sebagai alat politik untuk menjatuhkan. Katong harus bisa bedakan antara kritik membangun dengan upaya merusak,” tandas Karelau menegaskan.