Dobo, Beritajar.com: Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Aru (SAPA) melaksanakan aksi damai di kantor Bupati Kepulauan Aru, Rabu (04/6/2025).
Pantauan media ini dilapangan, aksi demo damai tersebut dipimpin oleh Johan Djamanmona selaku penanggung jawab aksi, sedangkan Korlap David Faturey dan jendral lapangan Melki Siarukin.
Massa aksi sekitar 15 orang. Mereka mendatangi depan kantor Bupati Kepulauan Aru sekira pukul 13.00 WIT dengan membawa sejumlah Pamflet yang bertuliskan Rakyat Aru menggugat, Stop Kriminalisasi terhadap anak Aru, Katong butuh pimpinan yang paham demokrasi, Jangan bangun kerjaan bisnis dalam pemerintahan, SDM menentukan Aru maju atau mundur, Bupati pencairan DD 3% bukan solusi masyarakat Desa dan Bupati Kerja pakai aturan sadiki.
Dalam orasi-orasi yang disampaikan pendemo, intinya mereka mempertanyakan kerja bongkar-bongkar tanpa kejelasan yakni dengan sikap Bupati yang melakukan pembongkaran tanpa kejelasan, mengakibatkan kondisi yang tidak urgen menjadi urgen. Siapa diuntungkan?
Kemudian kejelasan proses penataan pasar. Yang mana awalnya Bupati mengambil sikap untuk lakukan penataan, tetapi sampai sudah 100 hari kerja tidak ada tindak lanjut yang pasti.
Selanjutnya mahasiswa kembali ke sekolah, yakni dengan adanya rencana penarikan aset oleh Pemda Aru, akan berpengaruh pada kondisi belajar mahasiswa yang sudah selesai belajar disekolah tapi harus kembali sebagai siswa bukan lagi Mahasiswa.
Selain itu, kinerja Plt. Dirut PDAM Dobo, dugaan korupsi hibah PSDKU Aru wajib diungkap serta petugas pemungut sampah yang tidak dibekali Alat pelindung diri (APD).
Berikut 7 poin tuntutan aksi yang dibacakan oleh Korlap David Faturey.
1. Mendesak Bupati Kepulauan Aru Agar Menghentikan aktivitas pembongkaran terhadap sejumlah asset daerah yang akan berdampak terhadap penggunaan anggaran APBD yang telah ditetapkan.
2. Tidak melakukan penarikan asset melainkan mendorong proses penyelidikan penggunaan hibah PSDKU Unpatti Aru.
3. Melakukan persiapan pasar bagi pedagang di pasar timur dan mempersiapkan peraturan daerah (Perda) sebelum melakukan penataan aktivitas jualan di pasar timur.
4. Memperhatikan Keluhan masyarakat terkait kebutuhan air bersih dan kondisi pengaliran PDAM yang merugikan konsumen.
5. Tidak mengeluarkan bentuk-bentuk kebijakan yang terindikasi sewenang-wenang bahkan menabrak aturan.
6. Mendorong pemetaan wilayah adat guna mempercepat pengadaan SK Bupati tentang Masyarakat Hukum Adat Aru,
7. Memperhatikan kebutuhan para pekerja pengangkut sampah dan tukang sapu jalan yang masih mengalami ketidakadilan.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel saat menemui para pendemo menanggapi tuntutan tersebut.
“Beta bangga kalau kalian seperti begini. Beta bilang pemerintah ini tidak alergi dikritik, tapi jangan memfitnah. Kalau 10 tahun kabupaten ini terbengkalai, kalian aktivis ini ada, kita rasa kabupaten ini maju. Kalau ada orang aru yang peduli terhadap negerinya,” ucapnya.
Dikatakan, 10 tahun terbengkalai infrastruktur daerah ini, sehingga kemiskinan daerah ini bertambah, pengangguran bertambah dan tidak ada satu orang pun yang berteriak tentang aru.
“Yang beta bilang kemarin.
Nanti pemerintahan beta ini pasti setiap hari orang demo, ternyata benar bahwa tiap hari pasti orang demo. Karena apa?
Karena, kalian bukan dari hati kalian. Demo kalian itu bukan dari hati kalian sebagai anak negeri ini. Demo kalian ini adalah demo titipan, dari orang-orang dan akan saya buktikan supaya terang benderang negeri ini,” tantang Kaidel.
Kaidel mengaku, pembongkaran terhadap pasar dan aset daerah karena ada tujuannya.
“Kita tidak melakukannya tanpa alasan. Kita membongkar untuk memperbaiki negeri ini, mengubah yang tidak teratur menjadi teratur, agar semua warga memiliki kehidupan yang lebih baik,” katanya.
Di pasar, lanjut Kaidel selama ini dianggap tidak ada pemerintahan. Sekarang, kita akan membangun pasar dengan perhitungan yang matang, berapa jumlah pedagang, berapa luas area yang dibutuhkan, agar semuanya efektif dan teratur.
“Dalam pembongkaran ini tidak ada uang negara yang keluar dalam proses ini. Yang digunakan adalah dana pribadi,” ungkapnya.
Dirinya menambahkan jika perlu, kita siapkan pasar sementara bagi pedagang. Lihatlah kota-kota lain, mereka tertata rapi. Kenapa di sini jam 10 pagi masih terlihat kumuh? Pusat kota kita hanya seluas 50×100 meter, tapi terkesan semrawut.
“Ini tentang memperbaiki kebiasaan buruk. Jangan sampai ada yang berteriak atas nama rakyat tapi tidak membawa perubahan. Sudah 10 tahun tidak ada perbaikan, tapi dalam 100 hari sejak pelantikan, kita sudah bergerak. Bahkan dalam 2 bulan, banyak yang bisa kita capai,” pintah Kaidel.
Disamping itu, dia mengungkapkan bahwa pihaknya tidak menarik aset secara paksa, tetapi mendorong penyelidikan terkait hibah PSDKU Pemda. Menurutnya, setiap tahun ada dana hibah sebesar 10 miliar. Pertanyaannya, untuk siapa dana itu digunakan? Apa manfaatnya bagi daerah.
“Terkait hal ini, kita bisa membiayai 2.000 anak sekolah, membangun infrastruktur, dan lainnya,” jelas Kaidel.
Sementara terkait air bersih yang dikelola PDAM Dobo, Bupati juga mengaku baru bekerja sehingga hasilnya masih dalam proses ke arah yang baik.
“Saya minta maaf jika realisasi air bersih baru mencapai 50%. Tapi ingat, masalah air macet sudah 10 tahun tidak terselesaikan. Kini, kita sedang memperbaikinya,” tandas Kaidel.
Usai melakukan aksi di kantor bupati, massa kemudian bergerak ke kantor DPRD Kepulauan Aru untuk mempertanyakan peran anggota DPRD Aru dalam mengawal beberapa kebijakan yang diambil oleh Bupati dan juga terdapat beberapa temuan kerugian negara yang tidak ditangani hingga tuntas, sehingga merugikan masyarakat.