Dobo, Beritajar.com: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru belum bisa memproses pencairan Dana Desa (DD) saat ini. Alasannya, DD tersebut harus disinkronkan dengan program pemerintah pusat dan daerah.
Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel menyampaikan bahwa DD saat ini dipending sementara supaya dapat disinkronkan antara program pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.
“Jadi harus tanya kenapa Dana Desa kali ini diperketat, karena kita selama ini 10 tahun Dana desa ini kita melewati satu tahap yaitu tahap review dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD),” ungkapnya saat membuka kegiatan Tertib Pengelolaan Dana Desa dan Launching Aplikasi Jaga Desa oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru di lantai II BPKAD, Rabu (04/6/2025) yang dihadiri para kades dan perangkat desa di 117 desa.
Menurutnya, kebetulan tahun ini ada berbagai program pemerintah pusat, salah satunya adalah program Koperasi Merah Putih yang harus diselesaikan bersama sebelum pencairan Dana Desa tahap 2.
“Koperasi ini harus kita topang. Ini program pemerintah pusat, kita terus dipantau tentang program ini,” kata Kaidel.
Dikatakan, tujuan Koperasi Merah Putih adalah menciptakan pengusaha-pengusaha, pelaku-pelaku ekonomi baru.
Ditargetkan 20-30 persen penduduk Indonesia itu adalah pengusaha.
“Dan dana yang nanti digunturkan ke sana tidak main-main. Ini juga nanti dengan sumber daya manusia (SDM) yang kita hasil hari ini dengan pengelolaan uang dana desa. Pak Kajari sekarang kepala pusing, Pak Inspektorat juga kepala pusing, makanya hari ini kita ada di sini dalam penataan penggunaan dana desa itu,” ucap Bupati.
Dirinya juga kembali menegaskan bahwa dana desa tersebut kenapa ditahan sebentar agar dapat disinkronkan dengan program pemerintah.
“Jadi jangan bilang kabupaten ini menghambat, tidak. Tinggal disinkronkan dengan program-program unggulan kita tapi tidak menyalahi. Ini kita harapkan menjadi penggerak utama kabupaten ini dan bisa menopang visi-visi kita yaitu salah satunya penanaman 10 juta pohon kelapa. Ini adalah target kita ke depan 5 tahun ini 10 juta pohon ini harus berdiri,” jelas Bupati Kaidel.