Dobo, Beritajar.com: Rapat Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses Tim Gugus Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Kepulauan Aru resmi dibuka oleh Bupati Timotius Kaidel, Senin (02/6/2025).
Rapat yang digelar oleh pihak kantor Pertanahan Aru bersama Pemkab setempat itu berlangsung di Aula lantai II kantor Bupati dan dihadiri Wakil Bupati, Drs. Mohammad Djumpa Kapolres Aru, Kajari Aru, Sekda, Kepala Pertanahan Aru, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda dan Pimpinan OPD lingkup Pemkab Aru serta melibatkan Kepala Desa Jabulenga, Titus F Kalriri.
Bupati Kepulauan Aru, saat membuka rapat tersebut menyambut baik dilaksanakannya kegiatan ini sebagai tindak lanjut kesepakatan pada forum sebelumnya.
“Atas nama pemerintah daerah saya menyambut baik kegiatan ini. Hal ini menunjukkan keseriusan kita dalam melihat dan merespons berbagai kebutuhan layanan masyarakat yang harus dipenuhi secara berjenjang,” ucapnya.
Dikatakan, Agraria merupakan salah satu agenda strategis Nasional yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, serta penguatan hak-hak masyarakat atas tanah.
Selain itu, dalam konteks daerah kita, pelaksanaan reforma agraria menjadi semakin penting untuk menjawab tantangan ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah, konflik agraria, serta kebutuhan akses masyarakat terhadap sumber daya produktif.
Oleh karena itu, Kaidel menyampaikan bahwa maksud dan tujuan rapat ini adalah untuk memperkuat sinergitas antar instansi terkait dan memastikan keselarasan dalam implementasi reforma agraria.
“Maka, melalui rapat GTRA ini, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama secara sinergis dan terpadu, baik dari unsur pemerintah, BPN, TNI/Polri, Lembaga Swadaya Masyarakat, hingga tokoh masyarakat dan adat,” ujar Kaidel.
Pada kesempatan tersebut, bupati berharap dalam rapat ini dapat merumuskan langkah kebijakan yang sudah dirumuskan yakni Inventarisasi dan identifikasi tanah-tanah yang berpotensi untuk dijadikan objek reforma agraria (tora).
Kemudian, Penyelesaian konflik agraria secara adil dan bermartabat, Pemberdayaan masyarakat penerima redistribusi tanah agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.
Selanjutnya penguatan kelembagaan GTRA agar mampu bekerja secara optimal dan berkelanjutan.
Ia juga berharap forum ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga outputnya dapat berdampak pada rencana kerja GTRA untuk periode mendatang, termasuk target-target yang ingin dicapai, serta mengevaluasi pelaksanaan reforma agraria yang telah dilakukan.
“Termasuk pencapaian dan kendala yang dihadapi, dan jangan lupa perkuat sinergi antar berbagai OPD teknis yang terlibat dalam pelaksanaan reforma agraria. Untuk itu, mari kita jadikan momentum ini sebagai tonggak penguatan komitmen kita bersama untuk menghadirkan keadilan agraria dan mempercepat pembangunan inklusif di daerah kita,” ajak Kaidel.