Dobo, Beritajar:com : Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) adalah momentum penting untuk memperkuat komitmen terhadap pendidikan, yang juga berimplikasi pada pentingnya opini publik untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Pada era digitalisasi, kehadiran internet dan media sosial menjadi bukti adanya perkembangan teknologi dalam mengakses informasi. Media sosial juga digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan pemikiran mereka.
Pemikiran tersebut, ungkap Jeremias Pardjala selaku Ketua Presidium PMKRI Cabang Dobo bisa dikemukakan melalui sebuah pendapat atau opini mengenai suatu topik atau permasalahan tertentu.
“Perlu kita dipahami bahwa opini publik hanya bersifat subjektif tergantung setiap individu. Namun tentu meskipun bersifat subjektif, opini publik tetap diperlukan dalam jalannya sebuah pemerintahan,” ucapnya, Kamis (1/5/2025) dalam rilisnya.
Lantas, Apa Pentingnya Opini Publik Bagi Pemerintah?
Berbagai Isu atau permasalahan yang berkaitan dengan politik cenderung mendapat atensi lebih besar dari masyarakat. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru diharapkan jangan sensitif dengan semua opini yang berkembang.
Menurut PMKRI Cabang Dobo St. Albertus Magnus ada 2 alasan penting Opini publik dalam mengawal jalannya suatu Pemerintahan.
Pertama, Opini Publik Merupakan Respon Masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan Persoalan yang berkembang ditengah Masyarakat.
Salah satu cara masyarakat berkomunikasi dengan pemerintah adalah melalui membangun opini. Memang Opini sifatnya subjektif, namun opini adalah pendapat masyarakat mengenai suatu isu atau permasalahan yang berķembang ditengah Masyarakat. Di Era ini Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik.
Dijelaskan, dalam lingkup media sosial, opini publik dapat ditemui pada postingan maupun kolom komentar.
Sedangkan untuk pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru sendiri, kata Pardjala bahwa kita bisa melihatnya dari beberapa Isu dan permasalahan yang sementara berkembang di ruang publik yakni;
1. Persoalan TPG dan TKG Guru-Guru dilingkup Kepulauan Aru.
2. Pergantian Kepala BKPSDM yang tidak berdasar.
3. Persoalan Dana Hibah Kampus PSDKU Aru.
“Menurut kami 3 isu diatas tidak bisa dipandang sebelah mata oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru,” jelasnya.
Selain itu, adanya opini publik menurutnya menjadi bukti bahwa isu atau permasalahan yang dilakukan oleh pemerintah berpotensi mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.
Oleh karena itu, opini publik diharapkan dijadikan pemerintah untuk mengetahui respon yang dihasilkan dengan adanya isu atau permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat.
Kedua, Negara Demokrasi
Alasan selanjutnya adalah Indonesia sebagai negara demokrasi. Sebuah opini publik menjadi bukti berjalannya demokrasi di Indonesia terlebih khusus Kabupaten Kepulauan Aru ini.
Opini publik merupakan bentuk penyampaian aspirasi atau pendapat. Tidak jarang opini publik berujung pada aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi merupakan salah satu cara masyarakat untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Biasanya, isu atau permasalahan yang terjadi menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
“Saat mencapai tahap demontrasi, artinya ada kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Bisa jadi itu disebabkan oleh tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Perlu diperhatikan bahwa negara demokrasi bukan berarti tidak memiliki etika dalam mengeluarkan pendapat. Bijaksana dalam beropini penting agar demokrasi di Indonesia lebih khusus Kepulauan Aru tetap berjalan dengan baik,” tutur Pardjala.
Mungkin itu beberapa alasan mengenai pentingnya opini publik menurut kami PMKRI Cabang Dobo St. Albertus Magnus. Dan tentu bagi Semua Elemen Masyarakat, mari konstruktif dalam beropini dan saling mendukung antar masyarakat dengan pemerintah.
“Dan harapan kami PMKRI Cabang Dobo St. Albertus Magnus untuk pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Jangan memandang sebelah mata opini yang berkembang ditengah masyarakat. Karena bisa berdampak buruk terhadap jalannya pemerintahan,” jelas Pardjala.