Tiakur, BeritaJar.com: Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Drs. Daud Reimialy berharap ada sentuhan dari pemerintah Provinsi Maluku untuk kabupaten MBD.
“Kami sangat berharap ada sentuhan langsung Pemprov Maluku bagi masyarakat MBD, karena walaupun berbatasan langsung dengan Timor Leste tapi sudah menjadi komitmen kami bahwa NKRI harga mati,” pintah Remialy saat membuka pertemuan bersama Komisi IV DPRD Propinsi Maluku di Ruang Rapat Kantor Bupati, Rabu (30/04/2025).
Menurutnya, pertemuan ini sangatlah penting dan strategis karena membicarakan berbagai persoalan yang ada di MBD dan perlu mendapat atensi dari Pemprov Maluku.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Saudah Tuankotta Tethool menyatakan keprihatinannya atas apa yang selama ini terjadi dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan di Maluku.
Dikatakan, MBD ini adalah daerah 3T yang harus mendapat perhatian khusus namun, pihaknya sangat prihatin karena dari triliunan rupiah dana Pemprov Maluku, sangat sedikit yang dialokasikan ke MBD.
“Kalaupun ada, itu hanya lebih terfokus ke bidang pendidikan. Berbanding terbalik dengan yang terjadi di kabupaten/kota lain, terutama di Kota Ambon dan Buru,” katanya.
Oleh karena itu, kata Tethool, pertemuan bersama OPD terkait ini penting sekali, agar Komisi IV DRPD Maluku dapat mendengar dan memperjuangkan persoalan pembangunan di MBD pada tingkat Provinsi Maluku nanti.
Ia juga merinci sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian Pemprov Maluku yakni ketersediaan tenaga pendidik dan pembangunan fisik sekolah, penyediaan makanan bergizi gratis yang hanya baru dilakukan bagi 3.500 siswa dari 25.000 siswa se-Kabupaten MBD.
Kemudian pelatihan dan pembangunan balai latihan kerja, persiapan pembentukan koperasi merah putih, penyediaan tenaga dokter spesialis dan sarana prasarana rumah sakit.
Selain itu, bangunan rumah singgah pariwisata dan pelatihan tenaga terampil diving, bantuan sarana disabilitas serta pendampingan peningkatan status 14 desa persiapan ke desa definitif.
“Kami juga menyoroti soal kesehatan hingga pembangunan desa dan yang meminta untuk membahas persoalan yang selama ini ada sehingga bisa diatasi dan diselesaikan, untuk program kegiatan di 2026 nanti,” ungkapnya.
Olehnya, Tethool berharap Komisi IV dapat menjalankan fungsinya dengan baik, menyerap aspirasi dan memajukan Maluku dalam bentuk pelayanan kesehatan, pendidikan maupun terkait dengan persoalan masyarakat.
“Masukan yang telah disampaikan selain kesehatan, juga terkait pariwisata, tenaga kerja, sosial, pendidikan hingga pembangunan desa di Kabupaten MBD sudah kami dengar. Kami berharap, doa dan dukungan masyarakat MBD agar perjuangan yang kami emban dapat terwujud kedepan,” harapnya.
Sebagaimana diketahui, dalam pertemuan tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Maluku melibatkan tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab MBD yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pariwisata dan Dinas Perindag Koperasi dan UMKM.
Hadir pula anggota komisi IV Pemprov Maluku, Yan Z. Noach dan Julius Rotasouw. (JQ)