Tiakur, BeritaJar.com: Wacana pemekaran wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menjadi Kabupaten Kepulauan Terselatan (KKT) dan Kabupaten Babar Damer serta Provinsi Maluku Tenggara Raya (MTR) terus mendapat perhatian luas dari masyarakat dan para pimpinan desa di Kabupaten MBD.
Seperti yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kecamatan Moa dan Letti memberikan dukungan terhadap rencana itu.
Dukungan tersebut terlihat dalam pertemuan bersama yang dilaksanakan antara Bupati MBD, Benyamin Th. Noach, S.T, Wakil Bupati MBD, Drs. Agustinus L. Kilikily, M.Si dan Pj. Sekretaris Daerah, Drs. Daud Reimialy serta perangkat desa di Ruang Rapat Kantor Bupati MBD, Selasa (11/03/2025).
Pada kesempatan tersebut, Bupati MBD, Benyamin Th. Noach, S.T menyampaikan, wacana pemekaran Kabupaten MBD mulai digulirkan kembali dengan hadirnya Forum Komunikasi Daerah Percepatan Pemekaran Daerah Otonom Baru (Forkoda PPDOB) di Kabupaten MBD.
Dikatakan, dirinya baru saja menghadiri Pelantikan Pengurus Forkoda MBD yang memiliki tugas utama untuk menyiapkan dan mengkonsolidasikan seluruh kebutuhan data dan dokumen pemekaran kabupaten di MBD.
Untuk itu, dalam pertemuan ini, Ia meminta dukungan masyarakat MBD melalui para kades dan BPD yang hadir terutama dari Kecamatan Moa dan Letti.
“Kita sama-sama tahu bahwa sampai saat ini moratorium pemekaran pemerintah pusat masih belum dicabut, namun bukan berarti kita tidak menyiapkan diri. Kita harus siapkan dokumen sesuai persyaratan pemekaran sehingga apabila moratorium itu di cabut maka dapat diusulkan untuk dimekarkan,” ungkap Noach.
Bupati dua periode ini juga menjelaskan, menyambut wacana ini maka ada berbagai opsi yang berkembang dengan membentuk Kecamatan Moa Timur dan Moa Barat, bahkan menerima Ibukota MTR di Pulau Moa dan dapat didukung Pulau Letti dan Pulau Lakor sebagai penyangga.
Atas komitmen bersama, para kades dan BPD yang hadir secara bulat menyatakan mendukung rencana pemekaran tersebut. Hal ini patut diperjuangkan demi anak cucu dan kemajuan daerah ini kedepan.
Pada kesempatan yang sama, Pj. Kepala Desa Patti, Dace Bastian dan Kepala Desa Wakarleli, Marnex Tanody, S.Pd menyambut baik rencana pemekaran ini dan perlu dilakukan berbagai upaya terutama dalam menyediakan dokumen serta lokasi ibukota Provinsi MTR.
Hal senada juga disampaikan, Kepala Desa Werwaru, Elias Tenggawna dan didukung semua kepala desa dan BPD yang hadir antara lain Desa Kaiwatu, Klis, Tounwawan, Moain, Batumiau, Laitutun, Luhuely, Nuwewang, Tomra, Tutukey dan Tutuwaru serta Desa Persiapan Kiera, Nyama, Poliu, Nuwewang Warat
Tak ketinggalan, Kepala Desa Tomra, Abner Kapasiang juga menyampaikan bahwa pemekaran wilayah ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pemekaran ini sangat penting agar layanan pemerintahan bisa lebih dekat dan cepat diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, apabila Moa masih kurang lahan maka Letti secara khusus Tomra siap menyediakan lahan,” ujarnya.
Olehnya itu, Ia berharap rencana ini dapat didukung semua pihak terutama masyarakat sehingga apabila Tuhan berkenan moratorium dibuka maka dokumen usulan pemekaran dari MBD dapat disampaikan. (JQ)