Dobo, BeritaJar.com: Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Kepulauan Aru melaksanakan rapat paripurna penyampaian kata akhir fraksi DPRD tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kepulauan Aru tahun anggaran 2025-2045, Jumat (4/10/2024).
Rapat paripurna yang berlangsung di gedung Sementara DPRD (Sitakena) tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Udin Belsigawai, didampingi Wakil Ketua I Lanurdi Senen Djabumir dan Wakil Ketua II Peny Silvana Loy.
Hadir pula, bupati Kepulauan Aru, dr. Johan Gonga dan Wakil Bupati Muin Sogalrey bersama unsur Forkompinda, Sekwan Aru, Anggota DPRD serta pimpinan OPD lingkup Pemkab Aru.
Pada kesempatan itu, sebanyak 6 fraksi dalam pendapat akhirnya menyatakan menyetujui dan menerima RPJP kabupaten Kepulauan Aru tahun 2025-2045 untuk menjadi peraturan daerah.
Keenam fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Nasdem, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Fraksi Gerindra, Fraksi Keadilan Karya Sejahtera, dan Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan Indonesia.
Selanjutnya, Sekretaris DPRD, Marthen Putnarubun membacakan surat keputusan DPRD tentang RPJP 2025-2045 menjadi Ranperda.
Sementara bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga dalam sambutannya menyampaikan, memperhatikan berbagai masukan yang berkembang, mulai dari tahap penyusunan Rancangan Awal, hingga musrenbang Rancangan Akhir, serta masukan saat pembahasan Ranperda, baik pada tahap I di Bapemperda, maupun dibawa ke Paripurna, serta memperhatikan evaluasi terhadap dokumen RPJPD 2006-2026, maka Visi Kabupaten Kepulauan Aru 2025-2045 adalah “Kepulauan Aru Maju dan Berkelanjutan Berbasis Maritim”, dengan empat sasaran Visi, yakni:
• Pendapatan perkapita meningkat.
• Daya saing SDM meningkat.
• Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
• Peningkatan perekonomian .
Kemudian lanjut bupati, untuk mewujudkan visi tersebut, maka telah dirumuskan 5 misi, yakni:
• Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.
• Mewujudkan pembangunan perekonomian yang tangguh dan unggul berbasis kepulauan.
• Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang asli dan lestari.
• Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan public.
Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis.
Selain itu, Gonga katakan, saat ini kita semua berada dalam pelaksanaan Pemilukada, yang akan menghasilkan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati masa bakti 2025-2030.
“Senada dengan tahapan dokumen perencanaan lima tahunan pertama, dari RPJPD yang kita paripurnakan di hari ini,” katanya.
Disamping itu, tahapan selanjutnya yang harus disiapkan adalah penyusunan Rancangan Teknokratik yang akan menjadi guideline bagi calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi 5 tahun kedepan.
“Tentunya tetap mengacu pada dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, sehingga keberlanjutan yang inklusif, terhadap arah kebijakan pembangunan, maupun pencapaian indikator pembangunan akan tetap terjaga,” jelas bupati Gonga.