Dobo, BeritaJar.com: Anggota Komisi VII DPR RI, Mercy Christy Barends bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar sosialisasi pemanfaatan informasi geospasial untuk mitigasi bencana di kabupaten Kepulauan Aru, Kamis (12/09/2024).
Kegiatan yang baru pertama kali dilakukan di Aru ini dibuka oleh Bupati Kepulauan Aru, dr. Johan Gonga bertempat di Hotel Apex.
Dalam sambutannya, bupati menyampaikan, seiring dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (BIG), maka penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang Informasi Geospasial (IG) menjadi tugas Badan Informasi Geospasial .
Dalam rangka memenuhi tugasnya, Badan Informasi Geospasial menginisiasi sosialisasi tentang pemetaan kebencanaan, sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya IG dalam mitigasi bencana.
“Jadi kegiatan ini sangat penting diikuti,” ucapnya.
Gonga menjelaskan, Kabupaten Kepulauan Aru memiliki jumlah pulau sebanyak 676 pulau, yang terdiri dari 28 pulau berpenghuni dan sebanyak 648 pulau tidak berpenghuni.
“Jumlah pulau di Kepulauan Aru kadang berubah-ubah, untuk itu dengan kehadiran BIG disini dapat membantu kita mengolah data sehingga kita semua dapat mengaksesnya,” katanya.
Karena tugas utama Badan Informasi Geospasial (BIG) itu sendiri, ungkap bupati, untuk mempersiapkan dan mengolah data-data lapangan menjadi peta, yang kemudian disusun dalam bentuk fisik maupun digital agar dapat diterima dan diakses oleh masyarakat.
Ditambahkan pula, Sosialisasi ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Bakti Geospasial yang merupakan hasil kolaborasi antara Badan Informasi Geospasial dengan Komisi VII DPR RI, ibu Mercy Christy Barends dapil Maluku.
“Untuk itu saya mengharapkan melalui sosialisasi saudara-saudara sekalian dapat mengikuti dengan baik sehingga nantinya dapat menghasilkan penyusunan peta terkait mitigasi bencana yang akurat,” pintah Gonga.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Mercy Christy Barends dalam sambutannya mengatakan, BIG merupakan suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka mengelola peta nasional.
“Artinya, semua aspek pembangunan sekarang ini diperlukan data-data yang akurat dan objektif. Dan kita hadirkan sampai di Aru karena ada begitu banyak masalah atau konflik batas tanah antar desa, antar dusun dan seterusnya, sehingga informasi geospasial ini bisa dipakai sebagai dasar acuan untuk pola perencanaan dan pembangunan secara baik,” ungkapnya.
Mercy berharap, dengan adanya BIG semua urusan yang berkaitan dengan hak lain masyarakat adat, penggunaan tanah untuk kepentingan sosial, kemasyarakatan dan pembangunan bisa berjalan dengan baik dan efektif.
“Tentu ini butuh kerjasama semua pihak, bisa sampai menghadirkan datang ke Aru ini butuh kerendahan hati dari semua pihak supaya masalah-masalah yang sementara berlangsung ini semua bisa diselesaikan,” katanya.
Ia juga menambahkan, satu persyaratan yang paling harus menjadi perhatian serius adalah pengakuan terhadap batas wilayah masyarakat hukum adat.
“Olehnya, kehadiran BIG dengan satelit mereka langsung bisa menggunakan batas antar desa. Kalau batasnya sudah tuntas seperti begini untuk apa tujuannya adalah supaya masyarakat tahu bahwa ada mekanisme yang harus mereka selesaikan,” jelas Mercy.
Disamping itu, dengan adanya batas tanah dapat diserahkan untuk pemerintah desanya guna diterbitkanlah suatu keputusan bersama yang dinyatakan sebagai masyarakat hukum adat di desa adat.
Kemudian batas-batas itu diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional ATR BPN untuk melahirkan koordinat.
“Jadi begitu badan geospasial mengeluarkan peta tentang Kabupaten Kepulauan Aru, koordinat-koordinatnya itu tidak lagi indikatif tapi sudah definitif. Sehingga dengan program seperti begini, semuanya bisa diselesaikan dari sisi aspek hukum administrasinya,”terang Mercy.
Pada kesempatan tersebut, dirinya berharap agar para peserta atau masyarakat setempat dapat melakukan mitigasi bencana sedini mungkin dengan memanfaatkan informasi teknologi dari geospasial tersebut.
Mengingat, potensi berupa banjir, gempa bumi, hingga masalah-masalah sosial di Aru masih menjadi ancaman.
“Jadi, acara sosialisasi hari ini adalah penguatan literasi edukasi terkait mitigasi yang penting dimanfaatkan dengan baik,” tandas Mercy.
Sebagaimana diketahui, dalam sosialisasi ini dihadiri Narasumber-narasumber handal yakni Ananias Djonler selaku Ketua Lembaga Kebudayaan Kepulauan Aru, Ibu Theresia Retno Wulan dari Badan Informasi Geospasial dan Ibu Dr. Revency V.Rugebregt dari Universitas Pattimura.
