Dobo, BeritaJar.com: Sebagai salah satu Lokasi Prioritas (Lokpri) dalam penyelarasan program pembangunan di wilayah perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja di kabupaten Kepulauan Aru, Rabu (12/6/2024).
Dalam kunjungan itu, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI yang diwakili Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Siti Metrianda Akuan, ST.M.Si dan Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat Drs. Ismawan Harijono, M.Si disambut langsung oleh Bupati Kepulauan Aru, dr. Johan Gonga didampingi Sekda Jacob Ubyaan.
Bupati Johan Gonga dalam sambutannya mengucapkan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada deputi 1 BNPP atau yang mewakili di Kabupaten Kepulauan Aru.
Dikatakan, Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari 10 Kecamatan dan 117 Desa dan secara demokratis penyebaran penduduknya juga tersebar di pulau-pulau dengan potensi kita yang diandalkan yaitu perikanan.
Kabupaten Kepulauan Aru, kata Gonga memiliki jumlah pulau sebanyak 676 pulau, yang terdiri dari 28 pulau berpenghuni dan sebanyak 648 pulau tidak berpenghuni. Selain itu, Kepulauan Aru juga memiliki 8 pulau kecil terluar yang berbatasan dengan negara tetangga Australia.
“Jumlah pulau ini sekaligus menempatkan Kepulauan Aru sebagai daerah dengan jumlah pulau terbanyak di Provinsi Maluku, dan 8 pulau terluar tersebut adalah Pulau Ararkula, Pulau Karerei, Pulau Penambulai, Pulau Kultubai Utara, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Eno, Pulau Batu goyang,” ungkap Gonga saat rapat bersama tim BNPP di lantai II Kantor Bupati.
Pada kesempatan tersebut, bupati Gonga menyampaikan beberapa masalah di lokpri yang menjadi perhatian bersama BNPP yakni masalah abrasi yang cukup tinggi selama ini, kemudian masalah transportasi yang belum memadai.
Selain itu, masalah air bersih, komunikasi, kemudian tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah serta infrastruktur lainnya.
“Sehingga di kesempatan ini kami sangat memohon kepada Ibu Bapak, asisten Deputi BNPP agar dapat membantu kami di Daerah Perbatasan,” pintah Gonga.
Sementara itu, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Siti Metrianda Akuan dalam paparannya mendorong peran Pemerintah Daerah dalam mendukung Pertahanan dan Keamanan Perbatasan laut Berbasis PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar).
Selanjutnya kebijakan pengelolaan
PPKT yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan PPKT. Kemudian Pengamanan Pulau Pulau Kecil Terluar melalui sertifikasi, penetapan kawasan hutan dan penanganan khusus.
“Kepulauan Aru merupakan daerah perbatasan prioritas BNPP dan pulau perbatasan yang ada di sini tidak berpenghuni, sehingga difokuskan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dermaga, serta infrastruktur layanan dasar lainnya pada kecamatan terdekat,” jelas Siti.
Olehnya, dirinya berharap ada bahan masukan dan usulan yang menjadi diskusi bersama sehingga dapat tersusun sebagai program kegiatan yang optimal guna menunjang pertumbuhan pembangunan bagi kecamatan di wilayah perbatasan.
Dalam diskusi, Kepala Dinas Kominfo Kepulauan Aru, Armand Walay pada kesempatan tersebut mempertanyakan kenapa cuma ada Pembangunan Batas wilayah darat, sedangkan Batas Wilayah Laut tidak diperhatikan khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru. Untuk itu ia berharap agar bisa di perhatikan oleh BNPP.
Kemudian tanggapan dari Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Siti Metrianda Akuan mengaku bahwa pihaknya perlu kajian bahwa ada kerja atau kegiatan lintas Negara yang Intens sehingga dibuat Pos Batas Negara yang bagus.
“Tapi kalau di perbatasan laut nanti kami perlu kajian dulu,” pungkasnya singkat.
Berdasarkan pantauan media ini, usai rapat bersama, dilanjutkan dengan penyerahan proposal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru kepada Deputi dan pemberian Cendramata dari Deputi ke pemerintah kabupaten Kepulauan Aru.
Direncanakan hari kedua, tim BNPP didampingi Pemkab Aru akan melakukan peninjauan langsung di beberapa lokpri pulau perbatasan terluar.
Turut hadir dalam rapat itu, Kepala Badan Perbatasan Maluku Afandy Hasanusi, Kepala Bidang Monev Badan Perbatasan Maluku Ibu Etha Unawekla, Danlanal Aru Letkol Laut (P) Prasetyo Agus Hariadi, SE, M.Tr.Opsla, Kapolres Kepulauan Aru yang di Wakili oleh Kasat Polair IPTU Hanock Pelatu, Dandramil 1503/03 Dobo Kapten Inf Dodi Masaoy, Dan Sub Denpom XV/ 2 – 4 Dobo Kapten Cpm Wa Ode Nunu, Danki 735 Nawasena Lettu Sudargo Guntaro, S.Tr.Han.
Selain itu, para Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, Para Pimpinan OPD di Lingkup Pemkab Kepulauan Aru, Tim Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat dan Laut.
