Dobo, Berita Jar.com: Wakil Bupati Kepulauan Aru Muin Sogalrey membuka Lokakarya Pengarustamaan Gender dan Pendampingan Teknis Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) terhadap pemangku kepentingan di Kabupaten Kepulauan Aru.
Lokakarya yang berlangsung, Senin (06/03/2023) di Hotel Eora tersebut akan dilaksanakan selama lima (5) hari yakni tanggal 6-10 Maret 2023.
Wabup Sogalrey dalam sambutannya mengatakan, Project ATSEA-2 merupakan project tahap kedua yang dibiayai dari GEF (Global Environment Facility) melalui United Nation Development Programme (UNDP) didesain guna meningkatkan koordinasi dan kolaborasi di perairan Timor dan Arafura (ATS) dengan mandat untuk mendukung implementasi Strategic Action Programme (SAP) 2014-2024 di kawasan perairan ATS dan mengejar visi dan obyektif jangka panjang.
Project ATSEA-2 ini lanjutnya, berkaitan dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan kawasan Arafura-Timor Seas untuk meningkatkan kualitas hidup komponen didalamnya melalui restorasi, konservasi dan pengelolaan berkelanjutan ekosistem pesisir dan laut.
Sogalrey katakan, Project ini meliputi pemerintahan Indonesia Timor-Leste, dan Papua Nugini dengan support dari Pemerintahan Australia, dengan lokasi kerja di Indonesia meliputi Rote (NTT), Merauke (Papua Selatan) dan Aru (Maluku).
Dijelaskan pula, Fokus project ATSEA-2 di Kepulauan Aru diantaranya mendukung implementasi pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (EAFM-Ecosystem Approach to Fisheries Management) untuk komoditas kakap merah dan udang.
Selain itu, dukungan implementasi dalam menurunkan angka IUU Fishing (Ilegal, Unreported, Unregulated) di kawasan ATS, Meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi Suaka Alam Perairan Aru Tenggara dan Penguatan peran perempuan di sektor kelautan dan perikanan.
Project ATSEA-2 dirancang untuk memastikan partisipasi perempuan dan laki-laki dengan suara yang setara, yang sejalan dengan strategi, panduan dan standar kesetaraan gender dan inklusi sosial dari UNDP dan GEF.
“Integrasi pengarusutamaan gender dalam pengelolaan perikanan dan pesisir dapat membawa manfaat potensial termasuk produktivitas ikan dan pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi serta hasil gizi yang positif,” jelas Sogalrey.
Dirinya juga menyampaikan, sebelum dimulainya program, project ATSEA2 telah melakukan penilaian gender di Kepulauan Aru pada tahun 2021 di 5 desa (Durjela, Jabulenga, Karey, Siwalima, Longgar) serta mengembangkan rencana aksi gender yang relevan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pembangunan dan mendorong partisipasi mereka yang kuat dalam forum formal dan strategis seperti forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
Disamping itu kata Sogalrey, meskipun partisipasi perempuan meningkat secara signifikan di pengambilan keputusan dalam pertemuan, partisipasi perempuan dalam forum pengambilan keputusan umum dan pertemuan khusus perempuan masih lebih bersifat simbolis.
“Dengan rasionalisasi diatas dan sebagai tindak lanjut rencana aksi gender, ATSEA-2 bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Aru Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan berencana untuk melakukan kegiatan lokakarya gender yang akan diikuti oleh institusi pemerintah dan mitra terkait di Provinsi Maluku,” ucapnya.
Atas nama Pemerintah Daerah Kepulauan Aru, Wabup Sogalrey sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat terkhususnya pemberdayaan perempuan yang adalah sang manajer dalam rumah tangga.
Karena menurutnya, kegiatan lokakarya ini menjadi penting dalam mempersiapkan kemampuan dan kapasitas organisasi pemerintah daerah menyambut Ranperda Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Kepulauan Aru.
“Dimana dalam Perda ini OPD akan membuat perencanaan anggaran tahunan yang sifatnya dapat mengakomodir kebutuhan strategis dan praktis dari sudut pandang gender, laki ataupun perempuan pada hal ini khususnya perempuan atau dalam hemat kata yaitu responsive gender,” ungkapnya.
“Besar harapan, perangkat daerah yang hadir pada hari ini dapat mengikuti hingga hari ketiga karena alur kurikulum lokakarya telah mencakup Analisa, praktek, dan cara mengintegrasikan PUG ke dalam program di tiap OPD,” sambung Sogalrey.
Wabup dua periode ini juga menambahkan, hari keempat hingga hari kelima memiliki fokus tersendiri dimana praktik penyusunan GAP dan GBS untuk penanganan kasus stunting sehingga kedinasan terkait pada hal ini Dinas Kesehatan dan Perikanan menjadi partisipan utama di hari keempat dan kelima tersebut.
“Kami sangat berharap kegiatan-kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan lagi ditahun-tahun berikutnya, kami akan memberikan rekomendasi serta permohonan kepada kementerian-kementerian terkait guna keberlanjutan kegiatan seperti ini dan selalu dapat dilaksanakan,” pungkas Sogalrey.
