Dobo, BeritaJar.com: Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi (BP3) Kepulauan Maluku Tenggara Raya bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru menggelar Sosialisasi tentang Pembentukan Provinsi Maluku Tenggara Raya (MTR).
Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Provinsi Kepulauan MTR yang berlangsung, Kamis (02/2/2023) di gedung Kesenian Sitakena itu dihadiri Bupati Kepulauan Aru dr. Johan Gonga, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda dan pimpinan OPD lingkup Pemkab Kepulauan Aru.
Hadir pula Tim Delegasi MTR diantaranya Ketua Tim Delegasi Pemekaran Provinsi MTR Joseph Sikteubun, Wakil Ketua Melkias Frans, Sekretaris Umum BP3 MTR H. Moh Rahatan dan Ketua Divisi Pengkajian dan Penyiapan Persyaratan Richard Ufie.
Bupati Johan Gonga dalam sambutannya mengatakan bahwa dampak pemekaran Provinsi Kepulauan Maluku Tenggara Raya secara strategis Kabupaten Kepulauan Aru merupakan wilayah perbatasan dan kepulauan, untuk itu kedepan perkembangan daerah akan sangat pesat dan luar biasa.
“Guna mempercepat perkembangan ekonomi dan Infrastruktur di Kepulauan Aru, tentunya pemekaran Provinsi Kepulauan Maluku Tenggara Raya merupakan salah satu solusi untuk meraih kesejahteraan masyarakat dan menghapus kemiskinan serta keterbelakangan di kawasan Selatan Maluku,” ucapnya.
Menurutnya, Pemekaran Provinsi Kepulauan MTR merupakan solusi tepat untuk mengejar ketertinggalan, mengentaskan kemiskinan dan memperkuat ketahanan di wilayah Aru sebagai kawasan perbatasan dan garda terdepan NKRI.
“Sehingga pemekaran Provinsi MTR merupakan solusi yang tepat kita keluar dari ketertinggalan,” ujar Gonga.
Sementara itu, Ketua Tim Pemekaran Provinsi Kepulauan Maluku Tenggara Raya Joseph Sikteubun menyampaikan, perjuangan untuk membentuk sebuah Provinsi baru di gugusan Kepulauan Aru, Kei, Tanimbar, Babar, Leti, Moa, Lakor, Kisar dan Wetar merupakan sebuah perjuangan panjang, kurang lebih 22 tahun silam.
“Niat mulia ini sesungguhnya terkandung dalam hati semua orang tenggara. Kehidupan masyarakat di wilayah ini sangat memprihatinkan, bahkan sering di plesetkan sebagai kawasan Maluku Sengsara,” pintanya.
Sikteubun menambahkan, perjuangan ini merupakan perjuangan kesungguhan tim pembentukan Provinsi Kepulauan Maluku Tenggara Raya dalam rangka mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan di wilayah Maluku Selatan.
Dirinya juga menjelaskan bahwa Maluku dalam realitas wilayah kepulauan, memiliki karakteristik yang unik, tentang kendali antara pulau yang jauh serta berbagai hal yang berkontribusi bagi pembangunan wilayah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemekaran Provinsi Kepulauan Maluku Tenggara Raya menjadi keharusan yang tidak boleh di abaikan, karena tanpa pembentukan DOB, kemajuan dan kesejahteraan mustahil di wujudkan di Maluku,” ungkapnya.
Sikteubun berharap dengan dilaksanakan sosialisasi ini dapat melahirkan kesepakatan untuk direkomendasikan kepada DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru,
Selain itu, dia juga mengaku adanya suatu penolakan dari beberapa kelompok melalui Aksi unjuk rasa, sehingga pihaknya menanggapinya dengan ramah serta menganggap itu merupakan catatan kritis dari perjuangan yang dilakukan.
“Dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Maluku Tenggara Raya, banyak kelompok yang tidak menyukai, karena sumber daya alam di wilayah Maluku Tenggara Raya sangat kaya, untuk itu mari kita bangun daerah kita yang lebih baik lagi,” tandas Sikteubun.
Usai memberikan sambutan, Ketua TIM Provinsi MTR menyerahkan Dokumen Usulan Pembentukan Provinsi Maluku Tenggara Raya kepada Bupati Kepulauan Aru Johan Gonga.
Pada kesempatan tersebut, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, namun beberapa peserta yang hadir yakni tokoh masyarakat, tokoh Adat dan tokoh pemuda menyampaikan bahwa kenapa tidak diikutsertakan tim pembentukan MTR dari Kepulauan Aru, padahal mereka ada di dalam tim yakni Temy Oersepuny dan Soleman Mantayborbir.
Olehnya, mereka meminta sosialisasi pembentukan Provinsi Kepulauan MTR ini dipending dulu, karena tidak melibatkan kami masyarakat Aru dari berbagai pihak, baik Pemda, DPRD, tokoh Adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda maupun toko politik.
“Harusnya kita duduk bersama sehingga bisa mendapat solusi dan mufakat bersama, itu baru betul. Maka di hari ini kami masyarakat Aru menyatakan belum setujui dan belum ada kata sepakat dan sosialisasi yang di lakukan oleh tim pembentukan Provinsi MTR harus ditunda,” teriak salah satu peserta sosialisasi yang hadir.