Dobo, BeritaJar.com: Akibat tidak ada penyediaan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru sehingga membuat kerusakan fatal pada ruas jalan Tanjung lampu desa wangel kecamatan Pulau -Pulau Aru kini putus total karena dihantam ombak beberapa tahun kemarin.
Kepala BPBD Kepulauan Aru Berthy. C Imuly saat di konfirmasi wartawan, Rabu (18/1/2023) di ruang kerjanya mengakui bahwa daerah tidak mengalokasi anggaran pembangunan talud pengaman pantai pada pesisir ruas jalan tersebut.
“Memang untuk tahun kemarin maupun tahun ini (2023) tidak ada anggaran dari APBD kita untuk pembangunan talud pada lokasi tersebut,” ucapnya.
Dikatakan, sejak kerusakan beberapa tahun lalu hingga kini memang sudah tidak bisa dilalui kendaraan lagi, kalaupun lewat harus turun ke pantai, itu pun kalau air surut.
Menurutnya, untuk anggaran penangan pembangunan talud tersebut, pihaknya hanya berharap dari pemerintah pusat.
” Tahun lalu kita (BPBD) sudah ajukan proposal ke BNPB disertai dengan kajian teknis dari PUPR dan diharapkan tahun ini ada hasilnya, karena APBD kita tidak ada anggaran tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, informasi yang di himpun media ini, ada ratusan juta rupiah yang hingga saat ini pihak BPBD belum setor ke BNPB.
Ratusan juta tersebut merupakan anggaran sisa pekerjaan talud pengaman pantai 2020 ketika BPBD dipimpin Fredrik Hendrik yang tidak terpakai dan harus di kembalikan ke pusat.
Namun, hingga kini anggaran tersebut tidak pernah di setor kembali ke pusat. Hal inilah yang diduga menjadi penyebab proposal yang di usulkan ke pusat selalu di pending pusat.
Mantan Kepala BPBD Kepulauan Aru Fredrik Hendrik ketika dikonfirmasi mengakui bahwa uang tersebut ada di kas daerah sebesar Rp. 500 juta.
“Hingga kini belum disetor ke BNPB karena kita tidak tahu nomor/kode rekening. Memang masalah ini yang menyebabkan proposal yang di usulkan dipending karena harus pertanggung jawabkan dulu sisa anggaran tersebut. Rp. 500 juta terdiri dari beberapa item diantaranya, uang sisa lelang, SPPD dan beberapa lainnya,” jelasnya.
Terpisah, Kadis PUPR Kepulauan Aru Edwin Nanlohy mengaku terkait penanganan kerusakan tersebut sudah disampaikan ke Balai Air dan Sungai Provinsi Maluku, namun tidak bisa.
Hal ini sambungnya, dikarenakan di Maluku hanya ada empat Satker dan bukan termasuk Kepulauan Aru,
” Di Maluku hanya ada empat Satker dan saat ini tidak ada anggaran pembangunan baru, yang ada hanya untuk anggaran pemeliharaan dan rehabilitasi,” pungkas Nanlohy.
