Dobo, BeritaJar.com: Ratusan mahasiswa di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku turun ke jalan. Mereka berunjuk rasa memprotes kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Unjuk rasa dilakukan di depan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Jumat (9/9/2022).
Pantauan media ini, sebelum menuju kantor bupati dan kantor DPRD setempat, masa Aksi gabungan mahasiswa Cipayung, GMNI, GMKI dan mahasiswa PSDKU Unpatti Dobo berkumpul di depan lapangan Yos Sudarso Dobo, Jl. Ali Moertopo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau- Pulau Aru selanjutnya melakukan long march ke kantor Bupati Kepulauan Aru.
Tiba di depan kantor bupati, massa aksi secara bergantian melakukan orasi dari atas mobil bermuatan sound system.
“Aksi kami gabungan mahasiswa Cipayung, GMNI, GMKI dan mahasiswa PSDKU Unpatti Dobo tidak menghendaki adanya kenaikan BBM. Alasannya Apabila ada kebijakan tidak berintegrasi dengan kepentingan rakyat, maka wajib kita tolak,” teriak salah satu mahasiswa di atas mobil.
Sementara itu, salah satu mahasiswa GKMI juga tak kalah secara lantang mengungkapkan bahwa, dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat Berpengaruh Kepada Semua aspek.
Salah satunya pembangunan sumber daya manusia ( SDM ) maka Kami GMKI menyikapi dengan adanya kenaikan harga BBM Bersubsidi ini dapat mengganggu proses persekolahan dan proses perkuliahan bagi mahasiswa PSDKU Aru dan juga Siswa Siswi SMA Negeri 1 Dobo.
“Nah hari ini, kami menuntut
Pemerintah mencabut kebijakan kenaikan harga BBM Bersubsidi walau dengan dalil masyarakat akan diberikan bantuan BLT ( Bantuan Langsung Tunai ). Solusi ini tidak menjawab perubahan kondisi harga barang pokok yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat di lapisan bawah,” tandas dia.
Hal serupa disampaikan sejumlah orator lain. Mereka dengan tegas berteriak pengalihan subsidi BBM ke BLT oleh pemerintah guna mengurangi dampak inflasi akan sangat rentan terjadi penyelewengan, sebagaimana korupsi seperti bansos Covid kemarin .
“Belum lagi persoalan data penerima bansos yang tidak akurat, dianggap lebih menyulitkan dari pada membatasi atau mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran . Ditambah kondisi saat ini menjelang perhelatan Pemilu 2024 semakin menguatkan asumsi akan kekhawatiran kita bahwa pengalihan subsidi BBM menjadi BLT akan menjadi ajang untuk dana politik,” tandas mereka.
Lebih lanjut ditegaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi seakan menambah beban hidup masyarakat golongan bawah ditengah kemerosotan yang hakiki pasca pandemi Covid 19.
Oleh karena itu, pemerintah mesti mempertimbangkan asas tertentu seperti kedudukan wilayah yang persebaran luasnya adalah kepulauan misalkan Provinsi Maluku, secara khusus Kabupaten Kepulauan Aru.
Sementara Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga yang menemui aksi massa mengatakan, Pemerintah Daerah pada intinya menerima tuntutan dari OKP dan selanjutnya akan melanjutkan ke pemerintah pusat untuk dipertimbangkan.
“Terkait dengan kenaikan harga BBM ini, kalau tidak dilakukan pemerintah Pusat maka akan mengakibatkan kerugian keuangan negara. sehingga perlu dinaikan harga BBM agar dapat membeli kembali BBM dari luar,” ujar Gonga.
Bupati dua periode itupun berharap, mahasiswa dan masyarakat tetap bersabar untuk menunggu apa yang akan diputuskan oleh pemerintah pusat.
Usai berorasi di kantor bupati, massa aksi bertolak menuju Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Aru.
Sayangnya, massa aksi yang tiba tepat pukul 12. 05 WIT di sana tidak bisa berorasi lantaran para anggota DPRD sedang melakukan rapat sehingga massa aksi hanya menyodorkan surat terkait tuntutan mereka ke Sekwan yang berkesempatan menemui mereka.