Dobo, BeritaJar.com: Bupati Kepulauan Aru dr. Johan Gonga mengajak Stakeholder dan Mitra Kerja dapat membangun Kampung Keluarga Berkualitas.
“Saya minta para camat, kepala desa serta stakeholder lainnya dapat membangun kampung keluarga berkualitas,” ucap Gonga saat membuka kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada stakeholder dan mitra kerja di aula lantai II BPKAD Kepulauan Aru, Rabu (18/5/2022.
Dikatakan, Nawacita ke 3 Pemerintah mengamanatkan pembangunan dari pinggiran dan di perdesaan. Pembangunan Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB merupakan perwujudan dari nawacita ke 3 pembangunan.
“Kampung KB yang dulunya disebut sebagai Kampung Keluarga Berencana memberikan kesan bahwa pembangunan Kampung KB seolah-olah menjadi semata-mata milik BKKBN dan dianggap sebatas pelayanan bagi akseptor KB. Maka arahan oleh Presiden Joko Widodo telah memberikan penguatan dengan diberikan Akronim yang baru di tahun 2016 bahwa Kampung KB adalah Kampung Keluarga Berkualitas,” jelas Gonga.
Kampung Keluarga berkualitas, kata Bupati merupakan konsep percepatan pembangunan keluarga yang terintegrasi dan komprehensif dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan individu,keluarga dan masyarakat.
Bupati menjelaskan, dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 15 April 2020 telah disampaikan bahwa pentingnya intensifikasi dan ekstensifikasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas dalam rangka menurunkan angka stunting, Menurunkan angka kematian ibu hamil (ibu bersalin), angka kematian bayi, Menurunkan cakupan unmeetneed pelayanan akseptor dan meningkatkan kepesertaan keluarga berencana.
“Atas dasar ini maka pembangunan kampung KB memerlukan peranan sektor yang ada di masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi maksud pemerintah dalam pembangunan masyarakat menuju masyarakat sejahtera melalui pengembangan desa sebagai Kampung keluarga Berkualitas,” ujarnya.
Gonga juga berharap setiap Desa atau Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Aru perlu dikembangkan sebagai Kampung KB.
Diakuinya, Kabupaten Kepulauan Aru hingga tahun 2021 baru dikembangkan sebanyak 21 Kampung KB dan di tahun 2022 menjadi 30 atau baru 25% Desa/Kelurahan yang dikembangkan sebagai kampung KB.
“Sehingga masih tingginya pervalensi stunting di Kepulauan Aru yakni 35,8 persen, disertai masih tinggi kematian ibu dan kematian bayi merupakan indikator kerentanan masyarakat dimana tersimpan kerentanan lainnya yang memerlukan perhatian serius kita bersama dalam upaya pengelolaanya dalam level keluarga menuju terbentuknya keluarga berkualitas,” papar Gonga.
Sementara itu, sambung Gonga, balita di Kepulauan Aru yang diperkirakan kurang lebih 12.000 an maka terdapat lebih dari 4.200 an atau 35,8 % balita yang hidup dalam kondisi kekurangan gizi kronis, yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan dalam upaya membangun sumber daya manusia dalam membentuk generasi sebagai bagian dari generasi Indonesia Cerdas menjemput tahun Indonesia Emas 2045.
“Untuk itu, peranan Lintas organisasi perangkat daerah,organisasi masyarakat, dunia usaha, sektor swasta, pers dan perguruan tinggi jika dipadukan dalam satu gerak dan upaya bersama niscaya stunting, kematian ibu dan kematian bayi serta kemiskinan dapat dikendalikan dalam upaya menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di negeri jargaria sarkwarisa yang kita cintai bersama,” pungkas Gonga.