Dobo, BeritaJar.com: Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Kepulauan Aru bersama Kementerian Kelautan Perikanan dalam rangka kegiatan Bakti Nelayan.
Dalam kegiatan yang berlangsung, Kamis (17/3/2022) di gedung Sarkwarisa Dobo itu, Uluputty memberikan sejumlah bingkisan secara simbolis bagi masyarakat.
Uluputty dalam sambutannya mengatakan, kegiatan bakti nelayan ini merupakan gagasan Komisi IV DPR RI, dan Aru di tetapkan sebagai wilayah bakti nelayan.
Dikatakan, secara geografis Maluku 92,7 persen adalah laut, sehingga dirinya meminta kepada fraksi untuk dipindahkan ke komisi IV, agar ia bisa berbuat lebih bagi wilayah Maluku.
“Kenapa saya dipindahkan ke komisi 4 karena secara geografis provinsi Maluku itu 92,7 persen teritorialnya itu adalah lautan yang karakteristik serta potensi perikanannya itu sungguh sangat luas maka sebagai perwakilan Maluku, saya merasa penting untuk hadir di komisi tersebut dan mengawal kebijakan-kebijakan, mengawal aspirasi serta kepentingan daerah kepentingan masyarakat Maluku di Senayan,” ucapnya.
Dia juga menyampaikan, pada saat rapat dengan Kementerian Perikanan, dirinya selalu menyuarakan belajar benar tentang Potensi perikanan dan konsep yang dikembangkan oleh KKP yang harus berujung kepada kesejahteraan masyarakat.
Uluputty menambahkan, wilayah pengelolaan perikanan yang ada di Indonesia Maluku yaitu WPP 714, 715 dan 718 itu ada di Kepulauan Aru dan untuk diketahui kita semuanya bahwa 37 persen kontribusi perikanan yang ada di WP 12 yang disumbangkan dari 3 yang ada di Maluku.
“Untuk itu bagaimana tadi saya sampaikan bahwa ikan-ikan disini adalah anugerah Tuhan bagi seluruh masyarakat bagi Maluku pada umumnya dan bagi Indonesia, agar bagaimana potensi yang diberikan ini bisa berdampak kepada kesejahteraan dan kemakmuran nelayan-nelayan yang ada di Aru dan dalam konteks itulah saya merasa penting untuk datang langsung ke sini,” ungkapnya.
Lanjut dijelaskan, saat ini pemerintah tengah mengharmonisasikan berbagai kebijakan pengelolaan perikanan tangkap negara bukan pajak yang menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkontribusi pada investasi yang semakin baik.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Aru dr. Johan Gonga dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli, Jefry Tabela mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah mengharmonisasikan berbagai kebijakan pengelolaan perikanan tangkap negara bukan pajak yang menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkontribusi pada investasi yang semakin baik.
Selain itu, gerakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sebagai pelaku utama sektor Kelautan dan Perikanan bantuan yang telah diberikan.
“Diharapkan kegiatan bakti Nelayan ini merupakan suatu wadah berdiskusi dengan Nelayan untuk lebih baik dan sejahtera,” pungkas Bupati.
Untuk diketahui, dalam kegiatan tersebut dihadiri Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Silfinus Mc. Jaftoran, Staf Ahli Bupati, J. Tabela, Kadis Perikanan Kepulauan Aru A.L.O Tabela dan para sesepuh DPD PKS Kepulauan Aru serta para undangan lainnya. (*)