Dobo, BeritaJar.com: Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menilai masih banyak potensi Perikanan di Kepulauan Aru yang tidak terdata.
Hal ini disampaikan Koordinator DFW Indonesia, Abdi Suhufan kepada Wartawan usai Rapat Koordinasi dan Lokakarya Monitoring, Control and Surveilance Lembaga dan Aparat Penegak Hukum Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan WPP 718, Kamis (27/1/2022) di lantai II Aula Kantor Bupati Kepulauan Aru.
Dijelaskan, jumlah kapal yang beroperasi di Kepulauan Aru mencapai 22 ribu kapal, 21 ribu kapal izin daerah sedangkan 1.500 ratus ijin pusat.
“Dari kemampuan tangkap, 256 ribu ton dari 1,1 juta ton yang tersedia disini dan potensi tidak terdata, misalnya yang ketangkap 10 yang terdata 2 sehingga laporan statistik hanya muncul 2 Jadi kita masih beranggapan Aru masih kaya tapi sudah drop,” ucap Abdi.
Dikatakan, banyak Armada kapal membutuhkan pengawasan dari instansi aparat penegak hukum sehingga mesti ada titik temu dan ada standar operasi/pengawasan yang bisa menjadi acuan oleh PSDKP, Angkatan Laut, Polairud dan juga Bakamla untuk mengawasi.
Dirinya juga menambahkan saat ini, Pemerintah sedang menerapkan sistem Perikanan terukur, dimana Perikanan terukur itu membutuhkan sistim Kuota.
Nah, kata Abdi, dengan armada 21 ribu kapal ini ada tantangan ke depan dan kepada siapa kuota ini diberikan, apakah kepada yang minoritas tetapi menguasai modal dan lain-lain atau kepada yang mayoritas tapi kecil-kecil armadanya.
“Ini yang saya kira tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di WPP 718. Dan yang berikut dari tantangan tersebut saya kira ada strategi baru jangan sampai dengan masifnya penangkapan dan masifnya investasi ini justru manfaatnya tidak dinikmati oleh Pemda dan masyarakat lokal,” tuturnya.
Koordinator DFW Indonesia ini juga memastikan bahwa investasi yang masuk, perikanan terukur yang terjadi dapat memberi manfaat yang besar bagi pemerintah dan masyarakat.
Yang di gagas hari ini, ujar Abdi yaitu kita sepakati bahwa ada sinergitas antara aparat penegak hukum karena rata-rata punya keterbatasan dari segi sarana prasarana, anggaran maupun sumber daya manusia. Karena kita terbatas semuanya itu, sehingga kita dorong adanya sinergitas, misalnya kalau ada operasi gabungan atau patroli bisa bersama-sama melakukan patroli.
“Tadi juga angkatan laut sama Polairud bilang kapal mereka bisa pakai kalau ada patroli bersama. Kalau mau jalan masing-masing kadang ditangkap di sini, lepas disana karena ini kan kita mau memberikan kenyamanan kepada masyarakat, jadi kesepahaman itu yang mestinya dibangun pada level Pimpinan dan juga level operasional. Karena tren kedepan ini kan masyarakat sebagai pelaku utama,” ujarnya.
Selain itu, Aru mempunyai masa lalu yang kelam dengan kasus Benjina dengan yang lainnya, sehingga hal tersebut tidak kita inginkan terjadi lagi pada masa yang akan datang dengan pemerintah yang masih mengembangkan perikanan dan investasi di sini.
“Saya kira poinnya disitu bagaimana peran serta daerah dalam perikanan terukur dalam memberi manfaat kepada masyarakat,” jelas Abdi. (*)