Dobo, BeritaJar.com: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kota Ambon dan Kabupaten Kepulauan Aru sejak tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021 akhirnya berimbas pada ekonomi rakyat.
Bagaimana tidak, mereka yang mengais rejeki harus dibatasi aktifitasnya hanya sampai sore hari, baik itu penjual di pasar, kios-kios termasuk para pedagang kuliner yang selama ini hanya berjual di malam hari.
“Memang yang dilakukan ini adalah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang semakin tinggi. Namun dampaknya juga sangat besar bagi ekonomi masyarakat. Masyarakat jadi susah. Ini juga harus menjadi perhatian pemerintah,” ucap Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku, Elwen Roy Pattiasina, dalam rilisnya yang diterima media ini, Rabu (14/7/2021).
Pattiasina mengharapkan agar nantinya, sampai batas waktu PPKM tanggal 20 Juli, pemerintah harus mempertimbangkan kembali untuk melanjutkannya. Minimal, lanjut dia, harus dievaluasi dampaknya. Apakah PPKM yang membatasi aktifitas perekonomian masyarakat ini berdampak baik untuk penanganan Covid-19 atau tidak.
Pasalnya, menurut penilaiannya, aktifitas ekonomi masyarakat khusus di malam hari tidak terlalu berdampak pada penyebaran virus karena tidak terlalu padat sebagaimana di siang hari.
“Banyak orang yang menghindari kepadatan, justru memanfaatkan malam hari untuk belanja di pasar. Kalau sudah dibatasi mulai sore sampai malam, justru banyak yang terpaksa belanja di siang hari sehingga kepadatan tidak terelakan. Demikian pula dengan aktifitas pedagang kuliner,” terang Pattiasina.
Yang penting, tambahnya, pemerintah harus mengetatkan protokol kesehatan bagi masyarakat agar selalu menggunakan masker, menghindari kerumunan dan sering-sering mencuci tangan, selain terus menggencarkan vaksinasi.
“Saya juga minta agar tempat-tempat cuci tangan yang sudah dibuat sebelumnya itu diperbaiki lagi, dilengkapi dengan sabunnya agar bisa dipakai masyarakat,” pintahnya.
Dikatakan, jika masih saja pemerintah di Kota Ambon dan pemkab Kepulauan Aru melanjutkan PPKM di tahap berikutnya, maka perlu dibarengi dengan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak.
“Iya, jika dilanjutkan, maka harus ada Bansos PPKM kepada mereka yang terdampak. Karena bagaimanapun juga, nasib masyarakat ini harus diperhatikan oleh pemerintah,” jelas Pattiasina.
Ketua DPD Partai Demokrat Maluku ini berjanji, nasib rakyat yang terdampak PPKM Mikro ini ini akan menjadi perhatian khusus Partai Demokrat untuk memperjuangkannya di legislatif baik di tingkat kabupaten maupun provinsi agar diperhatikan pemerintah. (*)